Pemprov Sulteng Diminta Cepat Membuat Perda untuk Relokasi Korban Gempa Palu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) melakukan rapat koordinasi bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono untuk membahas proses pembangunan kembali pascabencana di Lombok, NTB dan Palu, Sulawesi Tengah.

"Ya kita bahas realisasi pembangunan di Lombok dan Palu, bagaimana prosesnya, dievaluasi keseluruhan," ujar Kalla di kantor Wakil Presiden RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (13/11/2018).

JK menerangkan, untuk Palu difokuskan pada relokasi hunian warga dari daerah rawan bencana, yang dimulai awal 2019.

Baca: Sedang Berlangsung Laga Timnas Indonesia vs Timor Leste, Babak I Skor Masih Kacamata

Ia juga meminta pemerintah provinsi Sulteng untuk mempercepat proses penyusunan peraturan daerah (Perda) tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) agar pembangunan segera dilakukan, umumnya proses pembahasan perda bisa memakan waktu tiga bulan.

"Kalau keadaan darurat percepat saja prosesnya. Minta persetujuan daerah, DPRD, geologi, semua dilalui tapi percepat. Pokoknya Januari mulai pembangunan," kata JK.

Sebelumnya, Gubernur Longki Djanggola menyebut, daerah relokasi di Palu tersebar di wilayah Tolo, Talise, Guyu, petobo. Sementara itu, Sigi di Pombebe serta Donggala di Loli dan Pantai Barat.

Dihimpun dari data Humas dan Protokol Pemprov Sulawesi Tengah, data sementara rumah dampak bencana di Palu, Donggala dan Sigi, untuk rusak berat ada sekitar 68.000 rumah dan rumah rusak ringan sekitar 70.000 rumah.

Sementara, data pengungsi sementara untuk kota Palu sekitar, 42.898 jiwa atau 10.724 KK.