Pemilu 2019

Intoleransi Politik di Indonesia Meningkat Jelang Pemilu 2019

Berdasarkan hasil temuan, intoleransi politik di Indonesia diperkirakan semakin menguat jelang pesta demokrasi rakyat itu

Intoleransi Politik di Indonesia Meningkat Jelang Pemilu 2019
Tribun Medan/Array A Argus
Aliansi Masyarakat Pembela Bhineka (AMPB) mengajak masyarakat Indonesia untuk merawat kerukunan antar umat beragama dan suku bangsa. AMPB mengimbau agar pemuda tidak mudah terprovokasi dengan isu yang menjurus pada perpecahan, Sabtu (19/11/2016). TRIBUN MEDAN/ARRAY A ARGUS 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - LIPI menyampaikan hasil temuan terkait peta politik di Indonesia jelang Pemilu 2019.

Berdasarkan hasil temuan, intoleransi politik di Indonesia diperkirakan semakin menguat jelang pesta demokrasi rakyat itu.

Baca: Masyarakat Diminta Peka terhadap Pesan-pesan Bernuansa Intoleransi

Temuan disampaikan setelah LIPI melakukan survei terhadap 1800 responden di sejumlah provinsi di Indonesia.

"Kami menemukan fakta ada gejala sangat kuat meningkat intoleransi politik. Meskipun pada level sosial masih toleransi," ujar Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Amin Mudzakkir, di diskusi Mekanika Elektoral dalam Arus Politik Identitas di PARA Syndicate, Jumat (7/12/2018).

Dia menjelaskan, penerimaan kelompok masyarakat terhadap kelompok yang berbeda konteks sosial masih cukup baik. Namun, penerimaan terhadap pilihan politik berbeda cenderung rendah.

Dia mencontohkan sebanyak 57,8 persen responden mengatakan hanya akan memilih pemimpin yang menganut agama sama. Hal ini mulai dari pemimpin di tingkat rukun tetangga (RT) sampai Presiden.

"Jadi, kami simulasikan apakah karena kinerja atau apa, tetapi bukan, ternyata agama," kata dia.

Sehingga, kata dia, berimplikasi terhadap potensi individu atau suatu kelompok berupaya mencegah individu atau kelompok lain untuk mengambil pilihan calon pemimpin berbeda.

Kemudian, dia melihat, situasi di Pilkada DKI Jakarta 2017, di mana sejumlah orang menolak menyalatkan jenazah orang yang berbeda pilihan politik adalah dampak dari itu.

Halaman
12
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved