Pemilu 2019
Budi Arie Setiadi: Prabowo Sandi Harus Bertanggung Jawab
Budi Arie meminta jangan ada yang mengusik ketenangan masyarakat dalam beraktifitas ekonomi, apalagi saat ini Bulan Ramadan
Editor:
Rachmat Hidayat
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- DPP Projo menilai keblinger pihak-pihak yang memprovokasi dan mengerahkan massa besar-besaran pada 22 Mei 2019 yang akan datang untuk menekan Komisi Pemilihan Umum dalam pengumuman hasil Pemilu 2019.
Ketua Umum DPP Projo Budi Arie Setiadi mengatakan Partai Gerindra dan Calon Presiden Prabowo Subianto bakal terkena imbasnya jika terjadi kerusuhan massa.
Baca: TERBARU Hasil Real Count KPU Pilpres 2019 Jokowi vs Prabowo Senin 20 Mei (14.00) Data Masuk 91,20%
“Apakah para pemain provokasi massa tidak mempertimbangkan Gerindra dan calon presiden yang mereka dukung yaitu Pak Prabowo Subianto jika unjuk rasa nanti tak terkendali,” kata Budi Arie dalam pernyatannya, Senin (20/5/2019).
Budi Arie memaparkan, massa bergerak dengan isu membela Prabowo-Sandiaga Uno. Aksi massa dukungan juga bukan pertama kali terjadi.
Baca: Bos Anak Usahanya Ikut Rombongan Prabowo ke Brunei, Ini Reaksi Pertamina
Sebelumnya, massa pendukung pasangan calon nomor 02 itu telah mendatangani Kantor Bawaslu RI. Maka jika terjadi sesuatu Gerindra dan pasangan calon 02 harus bertanggungjawab secara politik dan hukum.
Ketua Umum Projo menyatakan KPU harus dijamin bekerja secara independen dari segala tekanan atau upaya untuk mempengaruhi hasil Pemilu 2019. Pengerahan massa yg besar dengan tujuan mengintimidasi penyelenggara pemilu adalah tindakan yang sangat tidak bertanggungjawab.
Budi Arie meminta jangan ada yang mengusik ketenangan masyarakat dalam beraktifitas ekonomi, apalagi saat ini Bulan Ramadan yang sangat dimuliakan oleh umat muslim.
Baca: Jelang Aksi 22 Mei, Polisi Diminta Perketat Keamanan Gedung DPR/MPR
Tugas warga negara dalam pemilu juga sudah ditunaikan dengan pencoblosan yang tertib dan aman pada 17 April lalu. Selanjutnya, biarkan KPU menyelesaikan tugasnya tanpa tekanan. Mengenai keberatan dan sengketa pemilu bisa diselesaikan melalui Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi seauai aturan.
“Jadi, masyarakat sudah mencoblos. Sudah bagus. Jangan lagi ditarik-tarik untuk kepentingan pribadi elite politik. Rakyat harus paham permainan busuk semacam ini,” kata Budi Arie.