Pendidikan GOPilpres 2019
Yusril Hitung Denny Indrayana Gunakan 41 Kali Kata 'Indikasi' dan 'Patut Diduga', Berikut Maknanya
Yusril Ihza Mahendra, menyebut Denny Indrayana menggunakan 41 Kali kata ‘indikasi’ dan ‘patut diduga’ saat membacakan permohonan
Penulis:
Rizal Bomantama
Editor:
Adi Suhendi
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Tim Hukum kubu Jokowi-Maruf, Yusril Ihza Mahendra, menyebut Denny Indrayana menggunakan kata ‘indikasi’ dan ‘patut diduga’ saat membacakan permohonan dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) sebanyak 41 kali.
Diketahui Denny Indrayana merupakan kuasa hukum dari kubu 02 Prabowo-Sandiaga.
Permohonan kubu Prabowo-Sandiaga dibacakan, Jumat (14/6/2019).
“Pak Denny Indrayana banyak menggunakan kata ‘indikasi’ dan ‘patut diduga’ saat membacakan permohonan, ada kira-kira sebanyak 41 saya hitung," kata Yusril Ihza Mahendra di sela persidangan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019).
Baca: Putra Donna Agnesia dan Darius Sinatria Ikut Pelatihan Sepak Bola dari Klub Inggris
Baca: PR Mendagri Jelang Kabinet Jokowi Berakhir, Singgung Penghasilan Eselon I di Daerah Ratusan Juta
Baca: Pria Asal Bekasi Ditemukan Tewas di Dalam Mobil yang Terparkir di Halaman Ruko Serpong
Baca: Pertontonkan Hubungan Intim, Pasutri di Tasikmalaya Ini Minta Bayaran Rp 5.000 dari Anak-anak
Yusril Ihza Mahendra pun mengungkapkan makna terkait penggunaan dua kata tersebut.
"Itu menunjukkan permohonan mereka banyak berdasarkan asumsi, padahal pengadilan bicara bukti, bukan asumsi,” ujarnya.
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut optimis permohonan kubu 02 akan ditolak Mahkamah Konstitusi.
Terutama jika kubu 02 tidak bisa membuktikan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) secara kuantitatif.
“Kalau pelanggaran TSM bukan kewenangan MK, tentu harus dibuktikan bahwa pelanggaran TSM itu bisa memberi dampak pada perolehan suara, jadi tak bisa kalau hanya asumsi, pasti ditolak,” tegasnya.
Ia pun mencontohkan soal kenaikan gaji PNS, seperti yang diungkut kubu 02.
Menurut Yusril, menaikkan gaji dan tunjangan PNS sudah disepakati pemerintah bersama DPR RI.
"Kalau pun kemudian PNS yang berjumlah misal 4,1 juta orang itu memilih Jokowi semua apakah bisa dibuktikan, kalau ditanya satu-satu pilih siapa kan melanggar undang-undang. Kalau pun angka 4,1 juta itu kemudian dianulir tidak serta merta memenangkan Pak Prabowo karena selisihnya 17 juta,” kata Yusril.
BPN sebut jawaban standar
Kubu Prabowo-Sandi sudah menduga soal tanggapan kuasa hukum KPU dan Jokowi-Ma'ruf dalam sidang lanjutan Sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi. Jawaban kuasa hukum keduanya, disebut BPN, standar dan biasa.
"Misalnya menolak gugatan kami bahwa terkait posisi Pak Ma'ruf Amin yang dinyatakan bukan bagian dari karyawan atau pejabat anak perusahaan BUMN," kata Koordinator Jubir BPN, Dahnil Anzar Simanjuntak di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2019).
