Pemerintah Diminta Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess

Rachmat Gobel mengatakan sangat mendukung prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh pemerintah.

Pemerintah Diminta Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess
Shutterstock
Ilustrasi virus Corona.(Shutterstock) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel menegaskan, tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian dalam menangani kasus virus corona, pemerintah harus segera mengevakuasi 78 warga negara Indonesia (WNI) awak kapal pesiar Diamond Princess

Rachmat Gobel mengatakan sangat mendukung prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh pemerintah.

Namun, di sisi lain, keselamatan para kru untuk segera dievakuasi dalam kondisi sehat, juga harus menjadi prioritas utama pemerintah.

Baca: Kesampingkan Barcelona dan Manchester United, Timo Werner Tunggu Penawaran dari Liverpool

Baca: Satu Pekerja Migran Indonesia di Taipei Dinyatakan Positif Virus Corona

Baca: Segera Isi SPT Tahunan, Simak Alurnya di Sini, Dibuka hingga 31 Maret 2020

Sebab jika proses evakuasi berlarut dan tidak pasti, bisa terjadi kemungkinan terpapar.

"Jika itu yang terjadi, biaya yang timbul akibat dari semua itu akan jauh lebih besar. Sebab kerugiannya bukan hanya masalah ekonomi semata, tetapi juga beban psikologis yang jauh lebih besar,” tegas Rachmat Gobel, dalam keterangan tertulis, Kamis (27/2/2020).

Rachmat meminta pemerintah bertindak cepat agar tidak dinilai kurang sigap dan tidak memiliki rencana yang jelas untuk memulangkan warga negara Indonesia itu ke Tanah Air.

"Negara lain seperti Filipina dan India telah mengevakuasi seluruh warga negaranya hari ini, masing-masing 477 orang dan 132 orang. Sementara Indonesia sebagai negara asal awak terbesar ketiga belum menyampaikan jadwal evakuasi," terangnya.

Rachmat khawatir ketidaktegasan pemerintah tersebut akan menimbulkan rasa was-was bagi para awak kapal terkait dengan kesehatan dan keselamatan mereka.

Oleh karena itu, pemerintah harus segera memberikan penegasan terkait evakuasi dengan standar operasi yang jelas, aman, dan selamat.

"Keputusan pemerintah yang terus berubah akan membuat masyarakat, terutama keluarga para awak kapal menjadi resah dan bimbang. Apapun kondisinya, 78 orang itu adalah warga negara yang harus diselamatkan," tegasnya.

Halaman
12
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved