Breaking News:

Zipmex Kantongi Sertifikat Bappebti untuk Calon Pedagang Fisik Aset Kripto

Sejak awal Zipmex terus mencari cara untuk melegitimasi perdagangan aset kriptonya.

DOK. PT IMS
kata Marcus Lim, pendiri Zipmex. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bursa aset kripto Zipmex Indonesia kini resmi mengantongi izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka Indonesia dengan nomor 004/BAPPEBTI/CP-AK/02/2020.

Zipmex Indonesia yang di bawah bendera PT Zipmex Exchange Indonesia, terafiliasi dengan Zipmex Thailand dan Australia yang beroperasi sejak 2018 lalu.

Zipmex menjadi perusahaan aset kripto berjenis spot market (fisik) di Indonesia keenam yang terdaftar di Bappebti. Sebelumnya ada Tokocrypto, Indodax, Triv, Pintu dan Upbit Indonesia.

Marcus Lim, pendiri Zipmex menyatakan, sejak awal Zipmex terus mencari cara untuk melegitimasi perdagangan aset kriptonya.

"Kami bekerjasama dengan regulator di setiap negara di mana kami beroperasi. Berdasar peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan RI dan peraturan Bappebti, kami harus mematuhi standar operasional yang ditetapkan," kata Marcus Lim, pendiri Zipmex, dalam keterangan pers tertulisnya, Rabu, 4 Maret 2020.  

Baca: Vietnam Berhasil Sembuhkan 156 Pasien Positif Corona, Ini Rahasianya

Standar operasi tersebut mencakup  manajemen pengendalian risiko, sistem keamanan dan transaksi.

Selain di Indonesia, Zipmex juga beroperasi di Thailand dan Australia. Di Thailand, Zipmex juga mendapatkan lisensi namun dengan jumlah aset kripto yang masih terbatas.

Baca: Gubernur Anies Baswedan Minta Warga Jakarta Hindari 2 Tempat Hiburan Ini, Mana Saja?

Sedangkan di Australia, Zipmex terdaftar melalui AUSTRAC. Zipmex saat ini mengajukan permohonan lisensi berdasarkan UU Layanan Pembayaran untuk bisa beroperasi di Singapura.

Baca: Bertandang ke Gedung Bursa Efek Indonesia, Tamu Wajib Cek Suhu

Marcus menjelaskan, peraturan Bappebti merupakan bagian dari rencana yang lebih besar untuk menyediakan kerangka hukum untuk perdagangan aset kripto di Indonesia, di luar pasar saham yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Peraturan adalah kunci untuk adopsi. Itu yang kelak menciptakan kredibilitas dan legitimasi bagi industri aset kripto," ujarnya.

Halaman
12
Penulis: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved