Kartu Pra Kerja
Faisal Basri: Warga Korban PHK Butuh Bantuan untuk Cicil Utang Bukan Kartu Prakerja
Faisal Basri melihat masyarakat korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat dampak Covid-19 saat ini membutuhkan bantuan sosial dari pamerintah.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom Faisal Basri melihat masyarakat korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat dampak Covid-19 saat ini membutuhkan bantuan sosial dari pamerintah.
Karena itu, Faisal Basri meminta pemerintah tidak perlu lagi melanjutkan program Kartu Prakerja yang saat ini sudah masuk gelombang tiga.
"Tidak perlu lagi gelombang ketiga, keempat karena sudah jelas tidak tepat sasaran dan desainnya buruk," ujar Faisal Basri dalam acara Satu Meja The Forum di Kompas TV, Jakarta, Rabu (6/5/2020).
Menurut Faisal Basri, korban PHK saat ini membutuhkan bantuan untuk membayar sewa kontrakan ataupun bayar cicilan utang yang selama ini uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
Baca: Jokowi Minta Kepala PPATK Dian Ediana Rae Perhatikan Masalah Korupsi dan Terorisme
"Ini yang harus didahulukan dulu, oleh karena itu (anggaran) 100 persen untuk bansos, bukan khusus (Kartu Prakerja) yang tidak karuan itu," kata Faisal Basri.
Faisal Basri pun berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) cepat turun tangan mengatasi persoalan Kartu Prakerja yang tidak tepat sasaran dan tidak dibutuhkan masyarakat saat ini.
"Ini tanggungjawab Presiden karena sudah lintas kementerian dan Presiden harus bisa mengurai persoalan seperti ini," katanya.
Baca: Yadi Sembako Terjun ke Dunia Tarik Suara Berkat Gus Anom
Diketahui, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Kartu Prakerja Rp 20 triliun.
Jumlah tersebut meningkat dua kali lipat dari rencana awal Rp 10 triliun lantaran program tersebut kini beralih haluan dari program jaring pengaman untuk pencari kerja menjadi bantuan sosial bagi pihak-pihak yang kehilangan pekerjaan di tengah pandemik virus corona.
Baca: Imbas Pandemi Virus Corona, Program Bayi Tabung Irwansyah dan Zaskia Sungkar Tertunda
Alokasi anggaran Kartu Prakerja itu memiliki porsi sekitar 4,9 persen dari total keseluruhan anggaran pemerintah untuk penanganan pandemi yang sebesar Rp 405,1 triliun.
Dari jumlah anggaran sebesar Rp 20 triliun itu, Rp 19,88 triliun digunakan untuk manfaat dan insentif kepada masyarakat yang nominalnya masing-masing Rp 3,55 juta untuk 5,6 juta peserta yang mendaftar di prakerja.go.id dan dipilih acak sesuai sistem Kartu Prakerja. Sisanya, digunakan untuk operasional program.
Rocky Gerung "bela" Sri Mulyani
Pengamat Politik Rocky Gerung memberikan pembelaan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait program Kartu Pra Kerja.
Dilansir dari TribunWow.com, Rocky Gerung menyakini Sri Mulyani sebenarnya tidak setuju dengan fungsi Kartu Pra Kerja yang dialihkan sementara untuk masyarakat terdampak Virus Corona, khususnya para pekerja.
