Menkeu Purbaya Janji Bangun Jembatan Senilai Rp 150 Miliar di Kaltara

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan "oleh-oleh" spesial untuk Kalimantan Utara. Ia berjanji akan membangun jembatan senilai Rp 150 miliar di wilayah tersebut.

Hal itu disampaikan Purbaya usai menghadiri audiensi bersama Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Gedung Juanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

Baca juga: APPSI Tolak Pemangkasan TKD 2026, Menkeu Purbaya: Itu Hal yang Normal

“Saya tadi kasih oleh-oleh satu saja dari Kaltara. Dia (Gubernur Kaltara) bilang tempatnya enggak ada jembatan, sehingga warganya banyak ke Malaysia karena enggak ada jembatan ke Indonesia. Saya bilang, ya sudah nanti saya minta PU untuk bangun,” kata Purbaya.

Menurutnya, anggaran Rp 150 miliar itu masih bersifat perkiraan. Ia akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk memastikan kebutuhan riil proyek tersebut.

“Dia (Gubernur Kaltara) bilang Rp 100 sampai Rp 150 miliar, tapi nanti saya tanya PU-nya berapa. Kira-kira segitu ancar-ancarnya,” ujarnya.

Purbaya juga sudah meminta Dirjen di Kemenkeu untuk segera bertemu dengan Dirjen PUPR agar pembangunan jembatan bisa segera ditindaklanjuti.

“Secepatnya. Saya sudah minta dirjen saya ketemu dirjen PU dan lihat ada enggak program-program di sana yang bisa digeser ke jembatan di Kaltara itu,” tegasnya.

Gubernur Protes Pemangkasan TKD

Dalam audiensi tersebut, para gubernur juga menyampaikan penolakan terhadap rencana pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026.

Ketua Umum APPSI sekaligus Gubernur Jambi, Al Haris, menilai pemangkasan TKD akan berdampak besar terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan program dan membayar belanja pegawai.

“TKD yang dikirim ke daerah itu sangat dirasakan dampaknya. Ada daerah yang kesulitan membayar belanja pegawai,” kata Al Haris.

Ia menyebut, pemangkasan TKD tidak merata. Untuk Provinsi Jambi, misalnya, anggaran TKD turun dari Rp 4,6 triliun menjadi Rp 3,1 triliun.

“Turun Rp 1,3 triliun lebih. Dari DAU, DBH, tunda salur, semuanya digabung,” jelasnya.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf juga menyuarakan hal serupa. Menurutnya, seluruh gubernur sepakat agar anggaran TKD tidak dipotong.

“Kami mengusulkan supaya anggaran tidak dipotong karena itu beban bagi provinsi masing-masing,” ujar Muzakir.

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda pun menegaskan bahwa pemerintah perlu menunda rencana pemangkasan TKD.

“Semuanya tidak setuju,” kata Sherly singkat.