APPSI Tolak Pemangkasan TKD 2026, Menkeu Purbaya: Itu Hal yang Normal

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi penolakan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) terkait rencana pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026. Menurutnya, penolakan tersebut merupakan hal yang wajar.

"Kalau semua orang angkanya dipotong, ya pasti semuanya enggak setuju. Itu normal," ujar Purbaya usai audiensi dengan APPSI di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Ia menambahkan, pemerintah akan memantau kondisi keuangan nasional pada akhir triwulan II tahun 2026 sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.

"Kalau ekonominya sudah bagus, pendapatan pajak naik, coretax-nya bagus, bea cukai dan pajak enggak bocor, harusnya naik semua. Kalau naik semua, kita bagi," kata Purbaya.

Adapun anggaran TKD dalam APBN 2025 tercatat sebesar Rp 919,87 triliun. Namun, untuk tahun 2026, alokasinya direncanakan turun menjadi Rp 692,9 triliun.

APPSI Minta Pemerintah Tinjau Ulang

Ketua Umum APPSI sekaligus Gubernur Jambi, Al Haris, meminta pemerintah untuk tidak memangkas anggaran TKD tahun depan. 

Baca juga: Pernyataan Menkeu Purbaya ke Pertamina Dinilai Jadi Refleksi Moral bagi Pejabat Negara

Ia menyebut, TKD sangat berdampak terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan program dan membayar belanja pegawai.

"TKD yang dikirim ke daerah itu sangat dirasakan dampaknya. Ada daerah yang kesulitan membayar belanja pegawai," kata Al Haris.

Ia menambahkan, pemangkasan TKD tidak merata di seluruh wilayah. Untuk Provinsi Jambi, misalnya, anggaran TKD turun dari Rp 4,6 triliun menjadi Rp 3,1 triliun.

"Turun Rp 1,3 triliun lebih. Dari DAU, DBH, tunda salur, semuanya digabung," jelasnya.

Baca juga: Gubernur Bobby Sambangi Kantor Menkeu Purbaya, Ini yang Dibahas 

Dukungan dari Gubernur Lain

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyampaikan bahwa seluruh gubernur yang hadir dalam audiensi tersebut sepakat menolak pemangkasan TKD.

"Kami mengusulkan supaya anggaran tidak dipotong karena itu beban bagi provinsi masing-masing," ujar Muzakir.

Senada, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, juga menegaskan bahwa pemerintah perlu menunda rencana pemangkasan TKD.

"Semuanya tidak setuju," kata Sherly singkat.