OJK: Lembaga Keuangan Mikro Harus Berkontribusi Ringankan Beban Usaha Kecil

Tayang: Jumat, 29 Mei 2020 20:50 WIB

Ketua Umum AFPI Adrian Gunadi (keempat kiri) bersama Kepala Eksekutif IKNB OJK Riswinandi (ketiga kanan), Deputi Komisioner IKNB II OJK, Ihsanudin (kedua kanan), Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi (kanan) serta jajaran OJK menekan tombol sebagai simbolis Peresmian AFPI di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (8/3/2019). AFPI resmi menjadi mitra strategis OJK dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan para penyelenggara Fintech P2P Lending sesuai dengan penunjukkan OJK No. S-5/D.05/IKNB/2019. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

Baca Selanjutnya:

Deputi Gubernur BI Ajak Masyarakat Indonesia Gencar Gunakan QRIS yang Kini Resmi Berlaku di Jepang

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riswinandi memberikan surat edaran kepada pengurus dan direksi Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Surat tersebut menetapkan kebijakan OJK bagi LKM dan debitur LKM yang ditujukan untuk meringankan beban masyarakat berpendapatan rendah dan usaha skala mikro.

"Keringanan dalam pembayaran kewajiban kepada LKM serta menjaga keberlangsungan kinerja LKM," ujarnya di Jakarta, Jumat (29/5/2020).

Riswinandi menjelaskan, kebijakan bagi LKM terdiri dari perpanjangan 10 hari kerja dari batas waktu kewajiban penyampaian laporan keuangan 4 bulanan dan bukti pengumuman laporan keuangan untuk periode April 2020.

Kemudian, memberikan restrukturisasi terhadap debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19.

Selain itu, kualitas pinjaman atau pembiayaan bagi debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi.

Baca: OJK Umumkan Syarat Baruuntuk Pemasaran Polis Asuransi Berbasis Investasi Selama Pandemi

"Selanjutnya, penerapan restrukturisasi untuk debitur yang terkena dampak Covid-19 berlaku sampai dengan 6 bulan," katanya.

Baca: Haris Azhar Kritik Pernyataan Menteri Airlangga: Masyarakat Jadi Ajang Uji Coba Kebijakan . . .

Restrukturisasi pinjaman atau pembiayaan debitur LKM dilakukan dengan mempertimbangkan permohonan restrukturisasi oleh debitur yang terdampak Covid-19.

Baca: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tetap Berlanjut, Bahkan Hingga Surabaya

Lalu, adanya penilaian kebutuhan dan kelayakan restrukturisasi dari LKM dan penerapan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik, serta sesuai dengan prinsip syariah bagi LKM Syariah.

Baca: Seperti Main Tebak-tebakan, Kebijakan Jokowi Soal Corona Dinilai Tidak Jelas

"OJK mengharapkan kebijakan ini bisa menjaga kinerja LKM dapat terus bertahan dan bertumbuh dalam melayani usaha mikro dan masyarakat berpendapatan rendah dalam kondisi pandemi Covid-19," pungkasnya.