Menkop Pastikan Program Restrukturisasi Kredit UMKM di Masa Pandemi Berjalan Baik

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki memastikan program restrukturisasi pembiayaan atau pinjaman pelaku UMKM terdampak virus corona atau Covid-19 berjalan baik.

Hal itu disampaikan dalam kunjungan kerja menemui pedagang pasar di Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (23/6/2020).

Baca: Menteri Teten Akui Banyak UMKM Belum Paham Hak Kekayaan Intelektual

"Program ini memungkinkan debitur mendapatkan keringanan, untuk tidak membayar bunga selama enam bulan sejak disetujuinya pengajuan restrukturisasi", ucap Teten.

Lanjut Menkop, pelaku usaha bisa lebih fokus untuk meningkatkan usahanya tanpa harus terbebani oleh kewajiban cicilan yang biasa dibayarkan sebelum Covid-19.

Dia mengatakan anggaran untuk membantu pelaku UMKM menghadapi Covid-19 sebesar lebih dari Rp123 triliun.

Anggaran ini termasuk Rp35 triliun untuk subsidi bunga, Rp78 triliun untuk penempatan dana restrukturisasi, serta Rp1 triliun untuk pembiayaan investasi koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM.

“Besarnya alokasi anggaran untuk membantu UMKM dan juga koperasi ini diharapkan bisa membantu cash flow pelaku usaha, termasuk likuiditas koperasi yang mengalami persoalan, lantaran anggotanya tidak bisa memenuhi kewajiban akibat usahanya terdampak wabah corona,” terangnya.

Selain program restrukturisasi tersebut, Teten menegaskan bahwa pihaknya sedang mengupayakan agar pelaku UMKM bisa mendapatkan bantuan sosial (bansos).

“Saya berharap usulan tersebut dapat disetujui Kementerian Keuangan, sehingga nantinya akan semakin banyak lagi pelaku UMKM yang mendapatkan bansos,”ujar MenkopUKM.

Khusus untuk program KUR, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp190 trilun.

Dengan KUR ini pelaku UMKM bisa mendapatkan bunga yang sangat rendah, yaitu sebesar 6 persen dengan plafon pinjaman hingga Rp500 juta.

Namun sayangnya, lanjut Teten, anggaran KUR hingga saat ini masih kecil penyerapannya.

Tercatat dana sisa yang belum diserap pelaku usaha sekitar Rp129 triliun.

Penyebab pelaku usaha sulit mengakses KUR karena adanya ketentuan harus menggunakan agunan, padahal jumlah pinjaman hanya Rp50 juta.

"Sementara untuk pelaku usaha mikro banyak yang tidak memiliki agunan yang bisa dijadikan untuk memenuhi persyaratannya", ungkap Teten.

Di tempat yang sama, Pimpinan Cabang Rawamangun PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Dhani Novan mengatakan bahwa pihaknya secara aktif memberikan bantuan pembiayaan kepada UMKM, khususnya di pasar Rawamangun.

Dhani menyampaikan BRI kantor cabang Rawamangun sudah menyalurkan pembiayaan kepada 30 debitur baru sejak Januari-Mei 2020 dengan total plafon Rp750 juta.

Baca: Menkop UKM Ekspor Perdana 27 Ton Ikan ke China

Sementara secara total untuk wilayah supervisi Rawamangun sudah disalurkan KUR sebanyak 7.909 debitur dengan jumlah plafon Rp173,76 miliar.

"Untuk di pasar Rawamangun sendiri, sekitar 60 persen dari total pedagang (500 pedagang) di sini sudah kita salurkan KUR, sisanya karena mereka ada yang juga jualan di pasar lain, sehingga tidak bisa kita layani karenan nanti double. Kan mereka juga ada kantor cabang lain di sana yang sudah memberikan layanan KUR," kata Dhani.