Jualan Pulsa, Voucher dan Token Listrik Kena Pajak, Pedagang Tak Perlu Bikin Faktur Baru

Distributor pulsa juga dapat menggunakan struk tanda terima pembayaran sebagai Faktur Pajak sehingga tidak perlu membuat lagi Faktur Pajak elektronik

Editor: Choirul Arifin
Kompas.com
Kementerian Keuangan akan memungut pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token dan voucher mulai 1 Februari 2021. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan peraturan untuk memberikan kepastian hukum dan penyederhanaan atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas penyerahan pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucher.

Disebutkan, pengenaan pajak (PPn dan PPh) atas penyerahan pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucher sudah berlaku selama ini, sehingga tidak terdapat jenis dan objek pajak baru.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak(DJP) Kementerian Keuangan RI, Hestu Yoga Saksama mengatakan ada hal-hal yang perlu diketahui masyarakat terkait pemungutan PPN atas pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucher berdasarkan ketentuan yang baru ini.

Satu di antaranya yakni pulsa dan kartu perdana, pemungutan PPn hanya sampai distributor tingkat II (server), sehingga untuk rantai distribusi selanjutnya seperti dari pengecer ke konsumen langsung tidak perlu dipungut PPn lagi.

"Distributor pulsa juga dapat menggunakan struk tanda terima pembayaran sebagai Faktur Pajak sehingga tidak perlu membuat lagi Faktur Pajak secara elektronik (eFaktur)" ujarnya melalui keterangan resmi, Jumat (29/1/2021).

Baca juga: Jualan Pulsa dan Kartu Perdana Kena Pajak, Pembelinya Bagaimana? 

Lalu untuk token listrik, PPn dikenakan hanya atas jasa penjualan atau pembayaran token listrik berupa komisi atau selisih harga yang diperoleh agen penjual token, dan bukan atas nilai token listriknya.

Sementara untuk voucher, PPn hanya dikenakan atas jasa pemasaran voucher berupa komisi atau selisih harga yang diperoleh agen penjual voucher, bukan atas nilai voucher itu sendiri.

Baca juga: Tanggapan Indosat dan XL Axiata Setelah Voucher dan Kartu Perdana Dipajaki Mulai 1 Februari 2021

Hal ini dikarenakan voucher diperlakukan sebagai alat pembayaran atau setara dengan uang yang memang tidak terutang PPn.

Di sisi lain, pemungutan PPh Pasal 22 untuk pembelian pulsa atau kartu perdana oleh distributor, dan PPh Pasal 23 untuk jasa pemasaran atau penjualan token listrik dan voucher, merupakan pajak yang dipotong di muka dan tidak bersifat final.

"Atas pajak yang telah dipotong tersebut nantinya dapat dikreditkan oleh distributor pulsa atau agen penjualan token listrik dan voucher dalam SPT tahunannya," pungkas Hestu. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa ketentuan ini tidak mempengaruhi harga pulsa atau kartu perdana, token listrik, atau voucher.

Diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /PMK.03/2021 terkait kegiatan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas pulsa, kartu perdana, token, dan voucher. Dalam beleid yang diterima, di Pasal 18 Ayat 1 menyebutkan atas penjualan pulsa dan kartu perdana oleh penyelenggara distribusi tingkat kedua yang merupakan pemungut PPh Pasal 22, dipungut PPh Pasal 22.

Ayat 2 adalah pemungut PPh melakukan pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebesar 0,5 persen dari nilai yang ditagih oleh penyelenggara distribusi tingkat kedua kepada penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya. "Atau harga Jual, atas penjualan kepada pelanggan telekomunikasi secara langsung," tulis beleid Peraturan Menteri Keuangan.

Kemudian ayat 3 yakni dalam hal wajib pajak yang dipungut PPh Pasal 22 tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemungutan lebih tinggi 100 persen dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Ayat 4, pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan bagi wajib pajak yang dipungut.

Ayat 5, PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terutang pada saat diterimanya pembayaran, termasuk penerimaan deposit, oleh penyelenggara distribusi tingkat kedua. Ayat 6, pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dilakukan atas pembayaran oleh penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya atau pelanggan telekomunikasi.

"Jumlahnya paling banyak Rp 2 juta, tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp 2 juta," lanjut beleid tersebut.

Kemudian, yang merupakan wajib pajak bank atau telah memiliki dan menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan telah terkonfirmasi ke benarannya dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak.

Pajak e-Bay

Tidak hanya pulsa, voucher dan token listrik, Kementerian Keuangan RI juga akan menunjuk dua perusahaan sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) produk digital luar negeri yang dijual kepada pelanggan di Indonesia. Hestu Yoga Saksama mengatakan, dua pelaku usaha tersebut yakni eBay Marketplace GmbH dan Nordvpn S.A.

Kedua perusahaan tersebut akan memungut PPN atas produk dan layanan digital luar negeri yang mereka jual kepada konsumen di Indonesia mulai 1 Februari 2021. “Dengan penambahan dua perusahaan sebagai pemungut PPN PMSE maka hingga hari ini terdapat 53 pelaku usaha pemungut PPN produk digital luar negeri,” ujarnya.

Hestu menjelaskan, DJP terus menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan lain yang menjual produk digital luar negeri ke Indonesia. Dengan komunikasi tersebut diharapkan jumlah pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut PPN produk digital luar negeri akan terus bertambah.

"Khusus untuk marketplace yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemungut, maka pemungutan PPN hanya dilakukan atas penjualan barang dan jasa digital oleh penjual luar negeri yang menjual melalui marketplace tersebut," pungkas Hestu.

Adapun informasi lebih lanjut terkait PPN produk digital luar negeri dan daftar pemungut dapat dilihat di https://www.pajak.go.id/id/pajakdigital atau https://pajak.go.id/en/digitaltax (bahasa Inggris).

Keseluruhan pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE dapat dilihat pada daftar berikut:

1. Netflix International B.V.

2. Spotify AB

3. Google LLC

4. Google Ireland Limited

5. Google Asia Pacific Pte. Ltd.

6. Amazon Web Services, Inc.

7. Facebook Ireland Limited

8. Facebook Payments International Limited

9. Facebook Technologies International Limited

10. Amazon.com Services LLC

11. Alexa Internet

12. Audible Limited

13. Audible, Inc.

14. Apple Distribution International Limited

15. Tiktok Pte. Ltd.

16. The Walt Disney Company (Southeast Asia) Pte. Limited

17. PCCW Vuclip (Singapore) Pte. Ltd.

18. Skype Communications Sarl 19. Mojang AB

20. LinkedIn Singapore Pte. Ltd.

21. Microsoft Ireland Operations Limited

22. Twitter Asia Pacific Pte. Ltd.

23. Twitter International Company 24. Zoom Video Communications, Inc.

25. McAfee Ireland Ltd.

26. PT Jingdong Indonesia Pertama

27. PT Shopee International Indonesia

28. Novi Digital Entertainment Private Limited

29. Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited

30. GitHub, Inc.

31. Microsoft Corporation

32. Microsoft Regional Sales Pte. Ltd.

33. UCWeb Singapore Pte. Ltd.

34. Coda Payments Pte. Ltd.

35. To The New Private Limited

36. Nexmo Inc

37. Cleverbridge AG Corporation

38. Hewlett-Packard Enterprise USA

39. Softlayer Dutch Holdings B.V.

40. PT Ecart Webportal Indonesia

41. PT Bukalapak.com

42. Valve Corporation

43. PT Tokopedia

44. PT Global Digital Niaga

45. beIN Sports Asia Pte Limited

46. Etsy Ireland Unlimited Company

47. Proxima Beta Pte. Ltd.

48. Tencent Mobility Limited

49. Tencent Mobile International Limited

50. Snap Group Limited

51. Netflix Pte. Ltd.

52. Nordvpn S.A.

53. eBay Marketplace GmbH

(TribunNetwork/van/wly)

  • KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved