Pengenaan PPN di RUU KUP Bisa Berdampak Buruk Pada Industri Perunggasan, Ini Penjelasannya
RUU KUP merupakan perubahan kelima atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Editor:
Choirul Arifin
lihat foto
Rata – rata Feed Conversion Ratio (FCR) ayam broiler sebesar 1,7, maka setiap kenaikan 1% pakan (feed) akan berdampak pada kenaikan harga livebird sebesar 1,7%, dan berpengaruh terhadap kenaikan harga karkas sebesar 3%.
Jika dikenakan tarif PPN 10% akan terjadi kenaikan harga livebird adalah 17% dan kenaikan harga karkas sebesar 25%.
2. Pada harga telur
Rata – rata FCR telur sebesar 2,3, maka setiap kenaikan feed sebesar 1 %, akan berpengaruh kenaikan harga telur sebesar 2,3%.
Apabila dikenakan tarif PPN 10% akan terjadi kenaikan harga telur adalah 23%. Bila dihitung dengan FCR telur (masa pullet) FCR 2,6 maka kenaikan harga telur adalah 26%.
RUU KUP PPN ini terhadap industri strategis nasional harus menjadi fokus semua pihak karena
berdampak terhadap sosial ekonomi.
Desianto menyampaikan, Merujuk pada pentingnya pembebasan PPN (PPN ditanggung Pemerintah) untuk bahan baku pakan, pakan dan produk ternak (DOC dan LB) dan perikanan.
Berharap kepada pemerintah supaya PPN untuk bahan baku pakan, pakan dan produk peternakan
dan perikanan tetap dibebaskan atau ditanggung oleh Pemerintah.
Ia menjabarkan, pakan dan Bahan Pakan adalah industri yang strategis. Dasar hukumnya ada pada
Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2015 Pasal 1 ayat (1).
Bunyinya, “Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai”.
Kemudian Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai”.
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 16B “Pajak terutang tidak dipungut”:
Ayat (2a) huruf J “mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam
rangka pembangunan nasional”.
"Bila perlu dari hulu sampai hilir tidak ada distorsi perlakuan pengenaan pajak pada komoditi strategis," ujar Desianto.
Indonesia dengan populasi 270 juta terbesar keempat di dunia, menjadi pasar yang sangat besar
bagi produk peternakan seperti daging, telur dan susu.
Seiring bertambahnya populasi serta meningkatnya kesadaran gizi masyarakat. Permintaan pasar terus berkembang dan secara tidak langsung permintaan produk olahan unggas seperti daging ayam, telur dan susu sebagai sumber protein hewani ini mudah didapat dengan harga terjangkau.
Desianto mengatakan, dari perspektif kondisi perekonomian global dan dalam negeri yang melambat, berpotensi menurunkan tingkat pertumbuhan industri pakan.
Sementara dari sisi kebijakan pemerintah yang kurang tepat sasaran yang memberatkan pelaku usaha, maka dapat melemahkan potensi perkembangan industri yang bersangkutan. Salah satunya adalah kebijakan pemerintah RUU PPN.
