HIPMI Jaya: Langkah Gubernur Gratiskan Biaya Sewa Kios di Blok M Jakarta Bukti Keberpihakan ke UMKM

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI Jaya menyampaikan apresiasi tinggi kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung atas kebijakan pembebasan biaya sewa kios selama dua bulan bagi para pedagang di Blok M. 

Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk keberpihakan nyata pemerintah daerah kepada pelaku UMKM yang selama ini menjadi penggerak utama roda ekonomi Jakarta, sekaligus penjaga identitas budaya kawasan Blok M.

Ketua Umum BPD HIPMI Jaya, Ryan Haroen, menilai langkah Gubernur bukan hanya solusi jangka pendek, melainkan sinyal kuat bahwa pemerintah hadir mendengar suara pelaku usaha kecil.

Baca juga: 60 UMKM Ramaikan Festival Kuliner Asia di Blok M, Target Transaksi Rp3,5 Miliar

Menurutnya, Blok M bukan sekadar pusat perniagaan, melainkan ruang sosial, budaya, dan ekonomi kreatif yang telah melahirkan banyak produk lokal dan menjadi inkubator alami bagi wirausaha muda.

“Kebijakan ini adalah angin segar bagi UMKM. Hilangnya UMKM dari Blok M berarti hilangnya ruh budaya dan denyut ekonomi rakyat. Karena itu, keputusan Gubernur untuk menggratiskan sewa dan mengambil alih pengelolaan adalah langkah yang patut diapresiasi sekaligus dijaga keberlanjutannya,” ujar Ryan Haroen, Rabu (3/9/2025).

Senada dengan itu, Ketua Bidang IX UMKM, Koperasi, dan Kewirausahaan HIPMI Jaya, Jalu Yogo Santoso, menegaskan bahwa pembebasan sewa dua bulan memberikan waktu adaptasi yang sangat berarti bagi pedagang yang sebelumnya terbebani biaya tinggi.

Ia menilai kebijakan ini dapat menjadi model pengelolaan ruang usaha yang lebih transparan, adil, dan inklusif di Jakarta. 

“UMKM adalah sektor paling rentan. Keberpihakan seperti ini adalah bentuk nyata bahwa pemerintah ingin UMKM tetap hidup dan berkembang. HIPMI Jaya siap mendukung dengan pendampingan agar UMKM mampu beradaptasi dan terus menjadi motor ekonomi rakyat,” kata Jalu Yogo Santoso.

BPD HIPMI Jaya menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga keberlangsungan UMKM, tidak hanya di Blok M tetapi juga di seluruh wilayah Jakarta. HIPMI Jaya mendorong agar momentum ini ditindaklanjuti dengan forum bersama untuk merumuskan skema keberlanjutan, termasuk kemungkinan penerapan tarif progresif, insentif, maupun model kemitraan baru.

HIPMI Jaya memberikan penghargaan kepada Gubernur DKI Jakarta atas respons cepat dan keberpihakan nyata kepada UMKM, serta berharap langkah ini menjadi pijakan menuju tata kelola ruang usaha kota yang lebih berpihak, inklusif, dan berkelanjutan bagi para wirausaha muda dan pelaku usaha kecil di Jakarta.