Breaking News:

Virus Corona

PPKM Darurat, PT KAI Tunggu Rincian Aturan Teknis di Lapangan

Dalam kebijakan PPKM Darurat ini, ada ketentuan karyawan harus bekerja dari rumah atau work from home (WFH) 100 persen dan penutupan mal.

Tribunnews/Herudin
Penumpang kereta api Argo Lawu berjalan saat tiba di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Senin (17/5/2021). Tribunnews/Herudin 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hari Darmawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang akan diterapkan mulai 3-20 Juli 2021 di Jawa dan Bali.

Menanggapi hal tersebut. VP VP Public Relations PT Kereta Api Indonesia (Persero) Joni Martinus mengatakan, PPKM Darurat di sektor transportasi kereta api pihaknya masih menunggu detail ketentuan operasionalnya dari Kementerian Perhubungan.

"Kami masih menunggu aturan detail terkait perjalanan KA jarak jauh dari Satgas Covid-19 dan Kementerian Perhubungan, akan seperti apa nanti implementasinya," kata Joni saat dihubungi Tribunnews, Kamis (1/7/2021).

Ia juga menjelaskan, KAI tentunya akan mendukung semua langkah yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi penyebaran Covid-19 termasuk adanya PPKM Darurat.

Dalam kebijakan PPKM Darurat ini, ada ketentuan karyawan harus bekerja dari rumah atau work from home (WFH) 100 persen dan penutupan mal.

Baca juga: BREAKING NEWS Jokowi Umumkan PPKM Darurat Berlaku Mulai Sabtu 3 Juli Sampai 20 Juli

Dalam Dokumen Panduan Implementasi Pengetatan Aktivitas Masyarakat pada PPKM Darurat di Provinsi-Provinsi di Jawa Bali mewajibkan penerapan WFH 100 persen bagi perkantoran di sektor non esensial.

Baca juga: PPKM Darurat Berlaku 3 Juli 2021, Hanya Mencakup Pulau Jawa dan Bali

Sementara itu untuk perkantoran di sektor esensial seperti sektor keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina Covid-19, serta industri orientasi ekspor dapat menerapkan work from office (WFO) 50 persen dengan protokol kesehatan.

Kemudian perkantoran yang masuk dalam sektor kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, serta objek vital nasional, bisa beroperasi 100 persen.

Selama PPKM Darurat, supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari boleh beroperasi. Toko-toko boleh buka hingga 20.00 dengan kapasitas pengunjung maksimal 50 persen. Adapun toko obat boleh buka 24 jam.

Penulis: Hari Darmawan
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved