Menko Airlangga: Demi Pemerataan, Setiap KK Cuma Boleh Dua Orang Ikut Program Kartu Prakerja

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pendaftar program kartu prakerja terbuka bagi semua WNI 18 tahun ke atas, baik pencari kerja, lulusan baru, korban PHK, karyawan maupun pelaku wirausaha.

Syarat lain, tidak sedang mengikuti pendidikan formal, tidak tercatat di DTKS Kemsos, bukan penerima BSU, BPUM, bukan TNI/Polri, ASN, kepala desa/lerangkat desa, komisaris BUMN/BUMD, anggota DPR, dan DPRD.

Baca juga: Kartu Prakerja Gelombang 18 Ditutup Siang Ini, Segera Login www.prakerja.go.id dan Klik Gabung!

"Program kartu prakerja gelombang 18 telah dibuka dan ditargetkan bagi 800.000 penerima dari seluruh Indonesia. Pemerintah terus melanjutkan program kartu prakerja seiring dengan upaya meningkatkan kualitas agar memberikan dampak yang optimal," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengutip siaran pers, Kamis (19/8/2021).

Adapun beberapa skema program kartu prakerja semester II tahun 2021 yakni di antaranya bantuan pelatihan sebesar Rp 1 juta.

Baca juga: Program Kartu Prakerja: Menjadi Best Practice dan Pilot Project Program Nasional Lainnya

Kemudian, dana insentif pasca pelatihan sebesar Rp 2,4 juta yang akan diberikan sebesar Rp 600 ribu selama 4 bulan serta dana insentif pengisian 3 survei sebesar Rp 150 ribu yang dibayarkan sebesar Rp 50 ribu setiap survei.

"Demi pemerataan, setiap KK dibatasi maksimal 2 anggota keluarga dan mereka yang sudah pernah menerima tidak dapat lagi menjadi penerima (tidak berulang)," kata Airlangga.

Baca juga: DITUTUP Siang Ini, Daftar Kartu Prakerja Gelombang 18 di www.prakerja.go.id

Kemudian, penerima kartu prakerja dapat memilih pelatihan yang ditawarkan oleh ratusan lembaga pelatihan yang dapat diakses melalui 7 platform digital.

Sementara untuk menjamin melindungi dari penipuan yang mengatasnamakan program kartu prakerja, Airlangga memberi arahan kepada manajemen pelaksana dan Bareskrim Polri untuk bekerja sama.

"Melakukan pendampingan keamanan sistem, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang aman dan lebih baik," pungkasnya.