Tekan Shifting ke Pertalite, Kendaraan Pemerintah dan BUMN Diminta Tidak Konsumsi BBM Bersubsidi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Sanusi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mulai April 2022, harga bahan bakar minyak (BBM) berbagai produk naik.

Seperti diketahui, Pertamina resmi menaikkan harga BBM Pertamax mulai 1 April 2022.

BBM Non Subsidi Gasoline RON 92 (Pertamax) disesuaikan harganya menjadi Rp 12.500 per liter.

Sedangkan BBM Subsidi seperti Pertalite dan Solar Subsidi yang dikonsumsi 83 persen masyarakat Indonesia, tidak mengalami perubahan harga. Untuk harga BBM Pertalite masih tetap dibanderol Rp 7.650 per liter.

Baca juga: Ekonom Nilai Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Ganggu Pasokan Pertalite

Perbedaan harga cukup tinggi antara bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Pertamax dinilai berpotensi memacu pergeseran (shifting) konsumsi dari Pertamax ke Pertalite.

Dengan adanya potensi tersebut, Pertamina dan Pemerintah harus berupaya  meminimalkan shifting tersebut.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, mengatakan potensi shifting konsumsi dari BBM Pertamax yang nonsubsidi ke Pertalite yang disubsidi dapat dilakukan adalah melarang kendaraan pemerintah ataupun BUMN untuk mengisi BBM bersubsidi. Selain itu, Pemerintah dan Pertamina dapat melakukan seleksi kendaraan pribadi yang mengisi Pertalite.

“Misalnya kendaraan mewah dengan kapasitas mesin ataupun merek tertentu dilarang mengisi BBM bersubsidi. Pengawasan terhadap tindak kecurangan juga perlu diperketat,” ujar Josua.

Josua menilai kebijakan pemerintah tidak menaikkan harga Pertalite cukup baik untuk melindungi daya beli masyarakat. Dengan ditetapkannya harga Pertalite, masyarakat masih memiliki opsi BBM murah di tengah tekanan ekonomi akibat COVID-19. “Pertamax memang layak dinaikkan harganya mengingat konsumen dari Pertamax kecenderungannya adalah masyarakat menengah atas,” ujarnya.

Yayan Satyakti, pakar ekonomi energi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, menilai potensi pengguna Pertamax shifting ke Pertalite cukup tinggi. Karena itu, Yayan menyarankan ada pembatasan jumlah kuota Pertalite di daerah yang pendapatan per kapitanya tinggi.

”Misalnya Pertalite berada di wilayah perdesaan, sedangkan kawasan perkotaan semuanya Pertamax,” ujarnya, Minggu (3/4/2022).

Baca juga: Luhut Beri Sinyal Kenaikan Harga Pertalite hingga LPG 3 Kg, Warga: Kasihan Rakyat Kecil

Andaikan di perkotaan ada kendaraan yang menggunakan Pertalite, lanjut Yayan, peruntukannya bagi kendaraan berpelat nomor kuning atau transportasi umum. Dengan demikian,  Pertalite tetap ada di Perkotaan tetapi, peruntukannya harus benar-benar efektif. “Kuotanya terbatas untuk transportasi publik,” ujar dia.

Secara terpisah, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Publik dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agung Pribadi menyatakan masih tingginya harga minyak dan memasuki bulan Ramadhan yang diikuti dengan kondisi ekonomi yang berangsur pulih dapat mendorong peningkatan konsumsi BBM.

Pemerintah bersama Pertamina memastikan agar pasokan BBM tersedia, khususnya BBM yang paling banyak dikonsumsi masyarakat termasuk Pertalite. Demikian halnya BBM solar akan ditingkatkan pasokannya dan menjaga stok agar diatas 20 hari.

Baca juga: Harga Pertalite Dikabarkan Bakal Ikut Naik, Pertamina Beri Tanggapan