Ada Perubahan Regulasi PPN dan Faktur Pajak untuk Bisnis Perusahaan, Ini Penjelasannya

Terdapat 3 pasal penting yang merupakan perubahan berdasarkan PER-11 terhadap PER-03.

net
ILustrasi pajak. Pengenaan PPN terhadap penyelenggaraan teknologi finansial (fintech), dimana PPN yang dikenakan terkait transaksi fintech hanya terbatas pada imbalan jasa atas penyediaan platform peer to peer lending (P2P). 

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selama ini dikenal sebagai pajak yang dipungut pada setiap terjadi transaksi penyerahan produk dan/atau jasa di dalam negeri maupun ke luar negeri ataupun sebaliknya ke dalam negeri (daerah pabean).

Pajak ini berlaku bagi Wajib Pajak (WP), individu, badan usaha, maupun pemerintah, ataupun WP luar negeri.

Regulasi terkini mengenai PPN tertuang dalam Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir oleh UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan peraturan pelaksanaannya.

Sementara, Faktur Pajak yang menyertai merupakan dokumen bukti pungutan PPN oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang harus diterbitkan dan dikelola secara menyeluruh dan teliti untuk menghindari pengenaan sanksi yang tidak perlu.

Baca juga: Cara Beli Uang Sambung dan Biayanya, Satu Lembar Dikenakan PPN 11 Persen

Faktur Pajak ini selalu dan harus diterbitkan atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan PPN.

Dalam webinar bertajuk VAT Updates yang diselenggarakan oleh RSM Indonesia pada 15 September 2022, disampaikan adanya perubahan regulasi mengenai Faktur Pajak yang semula dimuat dan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 (PER-03) dan kini telah diubah oleh PER-11/PJ/2022 (PER-11) yang mulai berlaku pada tanggal 1 September 2022.

"Sebelum diterbitkannya PER-11/PJ/2022, PER-03/PJ/2022 sempat menuai perdebatan, namun dengan diterbitkannya PerDirJend terbaru ini, maka administrasi penerbitan faktur pajak jadi lebih disederhanakan dan lebih akomodatif untuk administrasi WP PKP,” ungkap Sundfitris Sitompul, Partner Tax RSM Indonesia yang dikutip Kamis, 22 September 2022.

Dia menjelaskan, terdapat 3 pasal penting yang merupakan perubahan berdasarkan PER-11 terhadap PER-03, seperti perubahan aturan mengenai Pembuatan Faktur Pajak kepada Pembeli PKP yang melakukan Pemusatan PPN (dan PPnBM) terutang yang lebih disederhanakan dan lebih mudah untuk WP, klausul dan pengertian Pengkreditan Pajak Masukan yang lebih disederhanakan, termasuk Ketentuan Peralihan sehubungan dengan Pembuatan Faktur Pajak dalam periode PER-03 mulai berlaku hingga PER-11 berlaku.

Webinar juga mengulas mengenai transaksi kripto yang semakin diminati masyarakat sebagai alternatif ataupun sebagai sumber pendapatan dan tumbuh pesat, walaupun memiliki fluktuasi harga yang sangat dinamis.

Halaman
12
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved