G20 dan Transformasi Digital Menguntungkan Pelaku UMKM, Goni Lukis Laris Manis Sampai ke Jepang

“Pemerintah juga mempercepat satu juga UMKM onboarding dalam platform pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memprioritaskan produk dalam negeri,” tambah dia.

Hal lain yang tak kalah penting ialah memastikan lokapasar dalam negeri bagi UMKM dapat terlindungi dengan baik.

Karenanya KemenkopUKM menyiapkan strategi dan langkah kebijakan utuh dari hulu ke hilir guna memastikan hal-hal itu terwujud.

Dorongan UMKM untuk masuk ke dalam ekosistem digital juga dinilai berpotensi besar untuk mendongkrak perekonomian nasional.

Apalagi diketahui aktivitas UMKM berkontribusi hingga 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Potensi besar itu mesti ditangkap dan dimanfaatkan Indonesia. Oleh sebab itu, inisiatif-inisiatif yang efektif diperlukan untuk mengoptimalisasi potensi tersebut.

“Kami mendukung dan berkolaborasi dengan kementerian lain serta perusahaan-perusahaan BUMN,” ungkap Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata.

Kementerian BUMN, imbuhnya, telah melakukan ragam inisiatif untuk mendorong bertumbuhnya UMKM dalam negeri.

Beberapa di antaranya yakni upaya kementerian mendigitalisasi UMKM dan mengintegrasikan solusi keuangan bagi pelaku UMKM.

Upaya nyata yang juga telah dilakukan Kementerian BUMN ialah langkah penggabungan antara BRI, PNM, dan Pegadaian melalui pembentukkan holding ultramikro.

Melalui langkah itu, pembiayaan maupun pendanaan bagi usaha mikro dapat berjalan jauh lebih baik lagi.

Selain itu, sejak 2020 Kementerian BUMN telah membentuk PaDi (Pasar Digital) UMKM yang dapat membuka jalan bagi pelaku usaha sektor tersebut masuk ke dalam rantai pasok.

Dari PaDi UMKM, kementerian mengajak sejumlah pelaku UMKM terlibat dalam pengadaan di lingkup BUMN.

“Dari pelibatan itu setidaknya nilai transaksi dari vendor-vendor mencapai Rp18 triliun,” terang Tedi.

Peran G20