Sabtu, 30 Agustus 2025

Indonesia Kini Berpenghasilan Menengah Atas, Tapi Masih Tempati Peringkat 5 di ASEAN

Indonesia telah menjadi kelompok negara berpenghasilan nasional bruto per kapita dengan kategori menengah ke atas.

Editor: Hendra Gunawan
TRIBUNNEWS/JEPRIMA
Suasana gedung bertingkat dilihat dari ketinggian di kawasan Sudirman, Jakarta Pusa. Indonesia telah menjadi kelompok negara berpenghasilan nasional bruto per kapita dengan kategori menengah ke atas. 

Ia mengatakan, kembalinya Indonesia ke kelompok negara berpendapatan menengah atas tidak terlepas dari efektivitas penanganan pandemi, pelaksanaan Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), serta transformasi ekonomi melalui hilirisasi sumber daya alam (SDA).

Berbagai instrumen APBN melalui program PC-PEN 2020-2022 disebut berperan penting dalam memberikan bantalan kebijakan di masa krisis pandemi serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Di sisi lain, dampak signifikan kebijakan hilirisasi SDA telah mendongkrak kinerja ekspor dan memperkuat keseimbangan eksternal Indonesia.

"Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara di dunia yang mampu pulih cepat dan kuat," kata Febrio, dalam keterangannya.

Kian dipercaya masyarakat global

Masuknya Indonesia ke dalam kategori negara berpendapatan menengah ke atas juga memberikan sejumlah dampak positif bagi perekonomian Tanah Air.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, salah satu dampak positifnya ialah Indonesia semakin dipercaya oleh global.

Pasalnya, predikat negara berpendapatan menengah atas menunjukkan kondisi perekonomian yang tumbuh berkelanjutan dan semakin besar. Dengan demikian, hal itu dapat menarik minat investor ke Tanah Air.

"Kemarin saya ketemu dengan banyak investor dan stakeholders mereka punya keinginan dan bahkan berharap Indonesia itu menjadi salah satu negara dengan kinerja ekonomi bagus," ujar Sri Mulyani, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (4/7/2023).

Sri Mulyani menampik pandangan masuknya Indonesia ke kelompok negara berpendapatan menengah ke atas akan mempersulit akses pembiayaan pemerintah.

Menurutnya, pemerintah dinilai akan semakin mudah mengakses pembiayaan, utamanya berasal dari penerbitan obligasi.

"Jadi investor menghargai value surat berharga kita, jadi tidak ada pengaruhnya," katanya. (Kompas.com/Tribunnews.com)

Berita Terkait

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan