Investor Asing Belum Kunjung Masuk, IKN Panen Kritik, Dradjad Wibowo Membela: Wait and See Itu Wajar

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ibu Kota Nusantara (IKN) belakangan menjadi sasaran kritik dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hingga pakar hukum tata negara Prof Mahfud MD.

Kritik DPR dan Mahfud MD terhadap Menteri Investasi Bahlil Lahadalia karena gagal membawa masuk investor asing ke IKN.

Ekonom Senior Dradjad Wibowo berpandangan serangan tersebut tidak fair.

Menurutnya, IKN adalah perintah UU 3/2022 dan UU 21/2023 sehingga IKN harus diwujudkan, kecuali UU-nya dibatalkan.

“Pak Mahfud kan Menko Polhukam ketika UU IKN disahkan. Teman-teman DPR juga yg menyetujui UU IKN,” kata Dradjad dihubungi Jumat (14/6/2024).

Saat menyetujui UU, semestinya sudah ada gambaran, pada tahap apa investor asing akan masuk. Saat ini IKN baru tahap pembangunan infrastruktur paling dasar, mana mungkin investor asing masuk.

“Jika investor domestik dan asing masih wait and see, itu sangat wajar,” tegas Ketua Dewan Pakar PAN itu.

Selain itu, pembangunan ibu kota baru sangat kompleks dan proses konstruksinya bisa disebut roller coaster. Misalnya, Iskandar di Johor, Malaysia memindahkan ibu kotanya jauh lebih kompleks lagi.

Dradjad menyebut Putra Jaya dan Canberra sebagai contoh. Padahal, keduanya relatif dekat dengan pusat bisnis keuangan.

Canberra berdekatan dengan Sydney dan Melbourne. Sementara Putra Jaya berada di dekat Kuala Lumpur. Dia bilang, untuk membangun kota baru dan sekaligus memindahkan ibu kota, kompleksitasnya bertumpuk-tumbuk.

Makin rumit lagi, jika ibu kita baru letaknya jauh dari ibu kota lama. Contohnya, Astana di Kazakhstan dan Naypyidaw di Myanmar.

Baca juga: Investor Asing Masih Ogah Masuk IKN, Ekonom: Komunikasi Pemerintah dari Awal Salah

IKN masuk kategori yang paling rumit ini, pembangunan fisik mahal. Tapi yang jauh lebih sulit adalah membuat IKN memiliki populasi, lalu lintas orang, dan aktivitas ekonomi memadai.

Jangan sampai seperti Naypyidaw yang setelah sekitar 20 tahun cuma dihuni 758 ribu orang. Kuncinya menurut dia ada dua. Pertama, pendapatan negara harus naik pesat. Bukan hanya untuk biaya pembangunan fisik.

Baca juga: BP Tapera: Tidak Ada Hubungan Dana Peserta dengan Pembangunan IKN

Lebih penting lagi, untuk membiayai insentif pajak dan non pajak agar bisnis di IKN menjadi atraktif.