Ekonom Ingatkan Pemerintah soal Danantara: Awalnya Optimis, Tapi Ujungnya Kolaps seperti Jiwasraya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, memberikan peringatan keras kepada pemerintah terkait pengelolaan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang saat ini sedang digadang-gadang sebagai proyek strategis besar. 

Wijayanto mengingatkan agar kegagalan Jiwasraya yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat tidak terulang pada Danantara, yang saat ini dikelola dengan optimisme yang sama seperti saat Jiwasraya.

Saat itu, seketika kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pun terkikis karena pengelolaan yang buruk dan dugaan korupsi di dalam Jiwasraya.

Kejadian itu menjadi pengalaman pahit bagi masyarakat. 

“Dulu ketika mendirikan Jiwasraya, semua juga optimis seperti sekarang, tapi ujung-ujungnya kolaps. Kita tidak ingin hal yang sama terjadi pada Danantara,” ujarnya dalam diskusi daring yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Sabtu (1/3/2025).

Baca juga: Megakorupsi Pertamax Oplosan di Anak Usaha, Pertamina Akan Direview Total

Wijayanto menegaskan, skeptisisme publik terhadap nasib Danantara bukanlah penghalang, namun seharusnya menjadi alarm kewaspadaan oleh pemerintah. 

Jika pemerintah tidak memastikan transparansi dan akuntabilitas, maka tragedi yang sama seperti Jiwasraya bakal terulang pada Danantara.

"Kita tidak ingin hal yang sama sekarang, semua euforia dan berakhir dengan kolaps yang kedua,” tegasnya. 

Kasus-kasus korupsi besar terkait pengelolaan keuangan dalam satu dekade terakhir, seperti skandal Jiwasraya, Asabri, dan terbaru Pertamina, semakin memperburuk kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana negara. 

“Naruh di Jiwasraya karena milik pemerintah dan yang memegang kendali orang-orang pemerintah juga di komisaris dan direksi, tapi ternyata hilang juga uangnya,” katanya.

Baca juga: Jubir Kepresidenan Sebut Tony Blair Bukan Dewan Pengawas Danantara, Tapi Dewan Penasihat 

Ia menekankan, sebagai proyek dengan dana yang jauh lebih besar, Danantara harus diawasi dengan ketat. Wijayanto menilai bahwa skeptisisme masyarakat wajar mengingat sejarah panjang kegagalan pengelolaan dana publik, dan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah agar tidak terulang kembali.

Untuk informasi, Danantara bakal menjadi sovereign wealth fund Indonesia karena mengelola modal dan aset seluruh BUMN senilai lebih dari 900 miliar dolar AS atau setara Rp 14.674,5 triliun (Rp16.310/USD). 

Presiden Prabowo juga sempat mengatakan, proyeksi investasi awal untuk BPI Danantara sebesar Rp20 miliar AS atau atau Rp 326,1 triliun.

Kelola Lebih Rp 14.000 Triliun, Prabowo Pastikan Danantara Bisa Diaudit

Presiden Prabowo Subianto menegaskan prinsip transparansi dan kehati-hatian dalam pengelolaan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Hal ini ditekankannya dalam peluncuran Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025).

Prabowo menjelaskan bahwa pembentukan Danantara menandai era baru bagi BUMN, yang kini bukan lagi hanya entitas bisnis, melainkan sebagai aset nasional yang akan menjadi agen pembangunan dan pertumbuhan fundamental bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.