Premanisme Ormas Bikin Resah Dunia Usaha, HKI Ungkap Nilai Kerugian Ratusan Triliun Rupiah

Di beberapa wilayah seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah, beberapa LSM atau ormas mulai memberikan perlindungan kepada debitur bermasalah yang kesulitan membayar cicilan kendaraan.

RH, seorang anggota LSM di Surabaya Utara, mengakui bahwa beberapa anggota LSM membantu debitur agar terhindar dari penagihan atau mendapatkan keringanan pembayaran dengan cara tertentu.

Untuk menjadi anggota LSM, debitur hanya perlu membayar biaya administrasi yang bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah.

Baca juga: Ratusan Sopir Truk Protes Premanisme dan Pungli di Tanjung Priok, Polisi Kerahkan 100 Personil

Setelah menjadi anggota, debitur diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan stiker khusus yang dapat ditempel pada kendaraan mereka. Stiker ini berfungsi sebagai perlindungan agar kendaraan tidak disita oleh debt collector.

Kondisi ini berpotensi mempengaruhi perusahaan pembiayaan. Oleh karena itu, para pelaku usaha serta pihak terkait diharapkan dapat bekerja sama untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi semua pihak.

Pemerintah Bersiap Perangi Ormas yang Mengganggu Investasi

Masalah gangguan investasi dari kelompok ormas telah dilaporkan sejumlah investor kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah kini berupaya menindaklanjuti laporan tersebut dengan berbagai langkah strategis guna memastikan stabilitas investasi di dalam negeri.

Deklarasi perang pemerintah terhadap ormas yang mengganggu investasi menandai langkah serius dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan dunia usaha di Indonesia.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa pemerintah akan bertindak tegas terhadap ormas yang melakukan aksi premanisme dan mengganggu investasi.

“Kami akan mengkaji ulang dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), serta DPR untuk menilai mana ormas yang bermanfaat dan mana yang meresahkan iklim investasi di negara kita,” kata Luhut dalam keterangan resminya, Jumat (14/3/2025).

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan pendataan terhadap ormas-ormas yang diduga menghambat investasi.

Namun, ia tidak merinci apakah setelah pendataan tersebut akan dilakukan langkah penertiban atau pembinaan.

“Kami akan melihat satu per satu, banyak yang sedang kami inventarisasi,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (13/3/2025).

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menilai pentingnya komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat sekitar guna mendukung investasi yang dapat membuka lapangan kerja serta meningkatkan usaha lokal seperti restoran dan penginapan.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan perlunya tindakan tegas terhadap ormas yang diduga melakukan pemerasan terhadap pengusaha dan meminta jatah proyek di kawasan industri.

Jika terbukti, aksi tersebut merupakan tindak pidana yang harus ditangani oleh aparat hukum.

Yassierli juga menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja baru sebagai solusi dalam mengurangi aksi premanisme yang menghambat dunia usaha.