Menperin Bantah Reformasi TKDN Karena Latah dan Desakan: Sudah Kami Mulai Sejak Februari 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perindustrian sedang mereformasi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk mempermudah iklim usaha di dalam negeri.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, reformasi TKDN dilakukan bukan karena latah maupun mendapat tekanan dari pihak lain.

"Reformasi terhadap penghitungan sertifikasi TKDN jauh sebelum tanggal 1 April dimana Trump mengumumkan Trump tariff."

"Jadi kata kuncinya kami tidak latah, kami tidak reaktif, apalagi karena mendapat tekanan dari siapapun sehingga kami harus melakukan reformasi TKDN. Faktanya kami memulai kick off pembahasan reformasi TKDN itu sejak Februari," ungkap Agus dalam acara Tribun Network Mata Lokal Fest 2025 di Shangri-La Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Meski begitu, Menperin mengatakan, adanya tarif impor Trump membuat segala sesuatu menjadi tidak bisa ditebak.

Langkah yang diambil pemerintah Indonesia ialah membuat regulasi lebih sederhana dan mudah untuk para pelaku usaha.

Hal ini sebagaimana upaya Indonesia untuk memberikan kenyamanan terhadap investor, sehingga mampu meningkatkan investasi.

Arahan dari Presiden Prabowo Subianto sudah sejak lama melakukan deregulasi untuk memudah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih bersahabat, yang lebih baik.

Baca juga: Aturan Dilonggarkan, TKDN Pengadaan Barang dan Jasa Kini Minimal 25 Persen

"Reformasi TKDN yang notabene pembahasannya sudah kita mulai jauh sebelumnya nanti akan kami persembahkan sebagai kontribusi Kemenperin dalam rangka deregulasi yang sudah menjadi arahan dari Bapak Presiden," ucap Agus.