Transportasi Laut Tertinggal, Pembiayaan Hijau Diusulkan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Transportasi laut dinilai masih tertinggal dibandingkan moda darat, terlebih dalam hal dekarbonisasi dan modernisasi infrastruktur. 

Proyek pelabuhan hijau yang digagas pemerintah juga belum sepenuhnya terwujud, sementara armada kapal nasional masih didominasi oleh kapal berusia tua dengan emisi tinggi. 

Baca juga: Emiten Jasa Transportasi Laut Trans Power Marine Bagikan Dividen Rp 280,59 Miliar

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, guna menjawab tantangan ini dibutuhkan restrukturisasi ekosistem pembiayaan maritim melalui skema hijau, model pembiayaan campuran dan dukungan dana negara.

"Kita harus mengembangkan, satu skema pembiayaan hijau dengan suku bunga yang rendah. Nomor dua, blended finance, model-model yang melibatkan KPBU. Ketiga, dedikasi untuk fasilitas maritim yang secara potensial didukung oleh sovereign funds," tutur Agus usai membuka Indonesia Maritime Week 2025, JCC Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025).

Instrumen pembiayaan yang tersedia saat ini dinilai belum mampu menjawab kebutuhan spesifik sektor perkapalan dan pelayaran nasional. 

Baca juga: BRI Perkuat Ekosistem Maritim melalui Skema Pembiayaan dengan PELNI

Berbeda dengan hub maritim global, di mana kapal-kapal mendapatkan akses terhadap pembiayaan jangka panjang yang disesuaikan dengan masa pakai mereka yang mencapai 50-70 tahun. 

Ketimpangan ini menjadi hambatan bagi pemilik kapal di Indonesia yang kerap bergantung pada pinjaman komersial generik dengan tenor pendek dan bunga tinggi. 

"Pemilik kapal kita kadang bergantung terkait pinjaman komersial generik membuat sebuah hambatan terkait finansial," terang AHY. 

Berdasarkan data dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terdapat sekitar 98.000 kapal di Indonesia, dengan rata-rata usia kapal (lifepan) mencapai 20 tahun. 

Hampir setengah dari jumlah tersebut merupakan kapal penangkap ikan, sementara sekitar 30.000 lainnya adalah kapal perdagangan yang berperan penting dalam mendorong konektivitas ekonomi nasional. 

Untuk mendukung target pengurangan emisi dalam rencana pembangunan jangka panjang, pemerintah dinilai perlu segera memulai transisi dari kapal-kapal beremisi tinggi ke armada yang menggunakan teknologi rendah karbon.

Menurut AHY, modernisasi sektor maritim bukan semata persoalan daya saing, tetapi tentang membuka potensi penuh Indonesia sebagai negara kepulauan. 

Pasalnya, langkah ini membuka peluang kolaborasi yang luas dengan institusi keuangan untuk menciptakan skema pembiayaan inovatif. 

Baca juga: Dorong Daya Saing Industri Maritim, Kualitas Sumber Daya Manusia Pelaut Indonesia Ditingkatkan

"Ini bukan tentang daya saing, tapi ini tentang membuka potensi penuh kita sebagai negara maritim. Dan kita sudah siap untuk berkolaborasi dengan institusi keuangan untuk menjadi pionir untuk mencari solusi untuk membuat warisan pelayaran di Indonesia ini menjadi sebuah warisan," jelasnya. 

Modernisasi sektor maritim tidak hanya menyasar pembaruan armada kapal, tetapi juga menuntut kesiapan infrastruktur pendukung. Kapal-kapal hijau membutuhkan pelabuhan hijau yang dilengkapi dengan fasilitas pengisian LNG, hidrogen, serta sistem bahan bakar rendah emisi dan smart logistik.