Diskon Tarif Listrik, Diumumkan Airlangga, Dibatalkan Sri Mulyani, Bahlil Ngaku Tak Diajak Diskusi

TRIBUNNEW.COM, JAKARTA - Pemerintah membatalkan rencana pemberikan diskon tarif listrik, sebagai upaya meringankan beban masyarakat yang akhirnya mendongkrak daya beli.

Pengumuman diskon tarif listrik yang dijadwalkan berlaku mulai 5 Juni 2025, awalnya diumumkan Menko Perekonomian Airlangga Hartato bersamaan paket insentif lainnya.

Airlangga menyampaikan, ketentuan diskon tarif listrik ini tidak jauh berbeda dengan yang pernah diterapkan sebelumnya pada Januari sampai Februari 2025.

Baca juga: Diskon Tarif Listrik 50 Persen Juni-Juli 2025 Dibatalkan, Pemerintah Siapkan BSU sebagai Pengganti

Bedanya, untuk Juni ini diskon tarif listrik diberikan kepada pelanggan rumah tangga dengan daya dibawah 1.300 Volt Ampere (VA), yakni 450 VA dan 900 VA.

"Kami turunkan di bawah 1.300 VA," kata Airlangga di Gedung Ali Wardhana, dikutip Sabtu (24/5/2025).

Selain diskon tarif listrik, pemerintah juga menyiapkan insentif lain seperti diskon tiket pesawat, diskon tarif jalan tol, subsidi motor listrik, bantuan subsidi upah (BSU), bantuan sosial pangan, serta diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Dibatalkan Sri Mulyani

Diskon tarif listrik yang awalnya masuk dalam paket insentif, harus dihapus karena tidak cukupnya pengajuan waktu anggaran.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berpendapat, insentif tarif listik tidak bisa dijalankan pada periode Juni dan Juli 2025 karena proses penganggarannya jauh lebih lambat.

Hal tersebut menjadi alasan diskon tarif listrik tidak masuk dalam stimulus paket kebijakan ekonomi bulan Juni dan Juli, untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di kuartal II tahun 2025.

"Kita sudah rapat di antara para menteri, dan untuk pelaksanaan diskon listrik, ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat. Sehingga kalau kita tujuannya adalah Juni dan Juli, kita memutuskan tidak bisa dijalankan," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers di Youtube Sekretariat Presiden, Senin (2/6/2025).

Sehingga Sri Mulyani bilang, insentif tarif listik ini dialihkan pada bantuan subsidi upah (BSU) karena data untuk BSU ini sudah jelas sebab pernah dilakukan pada masa Covid-19.

"Waktu itu data di BPJS masih perlu untuk dibersihkan. Dan sekarang, karena BPJS tenaga kerja datanya sudah clean untuk betul-betul pekerja yang di bawah Rp 3,5 juta, dan sudah siap, maka kita memutuskan dengan kesiapan data, kecepatan program, kita mentargetkan untuk bantuan subsidi upah," papar dia.

Bahlil Tak Diajak Diskusi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku tak mengetahui insentif tarif listrik sebesar 50 persen mulai 5 Juni 2025.