Fahri Hamzah Buka Peluang Permukiman di Bantaran Kali Ciliwung Masuk Program 1 Juta Rumah Ekstrem

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rumah masyarakat di bantaran kali Ciliwung berpeluang masuk dalam program renovasi 1 juta rumah masyarakat miskin ekstrem tahun 2025.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, di Hotel JS Luwansa, Selasa (3/6/2025).

"Ada kemungkinan masuk, tapi itu kan data base manusia yang masuk. Jangan lupa ya renovasinya terhadap rumah tapi data base-nya, base manusia juga masuk," kata Fahri Hamzah.

Baca juga: Wamen PKP Fahri Hamzah Tegaskan Luas Rumah Subsidi Minimal Tipe 36

Fahri Hamzah menegaskan bahwa pendataan program ini bukan hanya menyoal kondisi rumah saja. Namun ada data personal sehingga tidak bisa dimanipulasi.

"Karena ada orang pura-pura tinggal di rumah jelek padahal dia kaya di kampung punya banyak kos-kosan itu nanti kelihatan di datanya. Jadi enggak bisa keliatan di fisik doang," jelas dia.

Adapun terkait wilayahnya, Fahri Hamzah mengaku sudah mengantongi titik-titik lokasi yang akan direnovasi. Dia bilang, Kementerian PKP juga akan mengusahakan proses seleksi renovasi rumah ekstrem secara digital.

"Ada laporannya. Ada titiknya semua data sudah di serahkan ke kita by name by address. Itu nanti tinggal seleksinya kita usahakan digitalisasi supaya orang begitu masuk dengan standar hidup, gaji, pendapatan keliatan. Dia langsung diseleksi 1 juta yang paling ekstrem akan diselesaikan tahun depan," papar dia.

Sebelumnya mengutip Kompas, anggaran sebesar Rp 21,8 triliun tengah disiapkan Pemerintah untuk merenovasi 1 juta rumah masyarakat miskin ekstrem pada tahun ini. 

Hal tersebut menjadi pembahasan Wamen PKP Fahri Hamzah dengan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (2/6/2025).

Baca juga: Normalisasi Sungai Ciliwung Dilanjutkan untuk Tekan Banjir di Jakarta, Ditargetkan Rampung 2026

"Kira-kira Rp 21,8 triliun ya APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Karena, ini kan mau menyasar 1 juta keluarga paling miskin, yang paling bawah," ucap Fahri.

Fahri mengungkapkan, uang untuk renovasi tersebut sebetulnya sudah ada. Namun, kembali lagi pada keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Nantinya, sistemnya akan menggunakan pola program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Pada tahun ini, Kementerian PKP mengusulkan renovasi 1 juta rumah. Sementara tahun depan diusulkan sejumlah 2 juta rumah.

"Meskipun kalau kelihatan mampu diserap bisa ditambah itu fleksibel. Karena, itu efeknya langsung kepada pertumbuhan ekonomi, memberantas kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja itu dasar sekali," ungkapnya.