19 Juta Lapangan Pekerjaan yang Dijanjikan Gibran Sulit Terealisasi, Ekonom Ungkap Faktornya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diprediksi sulit terealisasi.

Menurut Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, ada sejumlah variabel untuk merealisasikan janji tersebut.

Variabel tersebut adalah pertumbuhan ekonomi tahunan, arah kebijakan industri nasional, dan kualitas tenaga kerja.

"Dengan pertumbuhan ekonomi stagnan di sekitar 5 persen, tanpa ada transformasi struktural yang signifikan, akan sangat sulit untuk menciptakan lapangan kerja sebanyak itu dalam satu periode pemerintahan (lima tahun)," kata Yusuf kepada Tribunnews, Sabtu (7/6/2025).

Baca juga: Netizen Soroti Janji Gibran Buka 19 Juta Lapangan Pekerjaan: Publik Tak Lihat Roadmap yang Jelas

Selain itu, kata dia, Indonesia tengah menghadapi tantangan serius berupa pengangguran muda yang tinggi.

Banyak lulusan perguruan tinggi yang tidak terserap ke dalam pasar kerja formal karena ketidaksesuaian antara skill dan kebutuhan industri.

"Jika ini tidak segera dibenahi melalui reformasi pendidikan vokasi dan pelatihan kerja, maka lapangan kerja yang tercipta sekalipun tidak akan mampu mengatasi ketimpangan tenaga kerja muda yang terus melebar," ujar Yusuf.

Janji Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyediakan 19 juta lapangan kerja tengah menjadi sorotan netizen atau warganet.

Sorotan warganet terhadap janji Gibran bisa ditemui di akun Instagram orang kedua di RI itu, @gibran_rakabuming.

Di salah satu unggahan, ada akun @alpin.brain*** yang berkomentar, "Mas gibran mana 19 juta lapangan kerjanya".

Di unggahan lain ada juga akun @rizalkurnia*** yang berkomentar, "19 juta lokernya mana?"

Kemudian ada juga akun @l_o*** yang berkomentar, "19jt lowongan pekerjaan? mana saya tagih janji mu".

Yusuf memandang warganet mulai menyadari ketimpangan antara narasi kebijakan dan realitas lapangan.

Lonjakan PHK di sektor padat karya dan startup menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja bukan hanya soal kuantitas, tetapi juga soal stabilitas dan keberlanjutan.

"Dalam konteks ini, publik menjadi lebih kritis karena mereka tidak melihat adanya roadmap yang jelas, baik dari sisi anggaran, kebijakan fiskal, maupun insentif industri, yang mendukung janji tersebut," ucap Yusuf.