Komdigi Andalkan Penyuluh Informasi Publik untuk Jangkau Wilayah 3T

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) akan mengandalkan Penyuluh Informasi Publik (PIP) sebagai ujung tombak penyebaran informasi program-program pemerintah, terutama di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) yang belum terjangkau konektivitas digital.

Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Komdigi Marroli J. Indarto menyebut PIP merupakan program andalan pemerintah yang sudah berjalan sejak 2017. 

Program ini dirancang khusus untuk menjangkau masyarakat di wilayah yang minim akses digital, khususnya di luar wilayah perkotaan.

Menurut Marroli, pendekatan komunikasi yang digunakan pun disesuaikan dengan karakteristik budaya masyarakat Indonesia yang lebih mudah menerima informasi melalui komunikasi langsung.

"Indonesia itu harus kita akui budaya yang efektif itu adalah budaya tutur, budaya bercerita, dan budaya nongkrong. Jadi kami menjangkau masyarakat ini berbasis pertemuan langsung menyampaikan program-program pemerintah," ujar Marroli di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Jumat (13/6/2025).

Program PIP sendiri mendapat dukungan dari sejumlah kementerian lain seperti Kementerian Agama dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Sepanjang 2024, tercatat sebanyak 602 PIP telah bertugas di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dari angka tersebut, PIP berhasil melaksanakan 33.887 kegiatan dan menjangkau hingga 460.870 warga.

Untuk tahun 2025, jumlah PIP yang bertugas tetap dipertahankan. Mereka akan difokuskan untuk menyampaikan informasi terkait sejumlah program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Sekolah Rakyat (SR), hingga Koperasi Desa Merah Putih.

Baca juga: Pemerataan Digital di Wilayah 3T, SMAN 8 Halmahera Dapat Akses Internet Gratis 

Para PIP juga akan mengedukasi masyarakat mengenai isu-isu aktual seperti bahaya judi online hingga informasi terkait jasa imigrasi yang benar bagi pekerja migran.

"Karena kita tahu banyak orang di desa-desa sana yang tidak tahu informasi terbaru misalnya untuk informasi terkait pekerja migran itu mereka tidak tahu sebenarnya penyedia tenaga kerja yang benar seperti apa. Lalu kita juga berikan informasi pencegahan judi online," jelas Marroli.