Abdul Rahman Farisi: Efisiensi dan Harga Keekonomian Penting dalam Tata Kelola Belanja Negara

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Seruan pentingnya efisiensi dan perhitungan harga keekonomian dalam belanja negara kembali mencuat, seiring pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang menyoroti pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara.

Pernyataan ini mendapat perhatian dari Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi, yang menilai istilah seperti efisiensi dan harga keekonomian sebagai diksi penting namun jarang digunakan secara eksplisit oleh pejabat publik.

“Diksi seperti ini lazim digunakan di kalangan swasta karena menyadari bahwa setiap sen biaya yang tak efisien akan menggerus profit. Maka menjadi menarik ketika diksi ini mulai terdengar dalam ranah kebijakan publik,” ujar Rahman Farisi, Sabtu (19/7/2025).

Baca juga: Menteri PU Dody Sebut Efisiensi Anggaran Menekan Kontribusi Sektor Konstruksi ke Ekonomi Nasional

Menurutnya, pendekatan keekonomian dalam kebijakan publik harus menjadi pengingat bahwa setiap pengeluaran negara wajib dikelola dengan penuh kehati-hatian dan proporsionalitas. Hal ini penting terutama pada pos-pos besar seperti subsidi energi yang menjadi beban berat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Belanja subsidi, misalnya untuk minyak dan gas, adalah beban berat yang harus dikelola dengan perhitungan matang. Efisiensi di sini bukan sekadar penghematan, tetapi bagaimana memastikan setiap pengeluaran benar-benar memberikan manfaat optimal,” jelasnya.

Rahman juga menekankan bahwa semangat efisiensi dan harga keekonomian seharusnya tidak berhenti pada wacana, melainkan menjadi budaya dalam proses pengambilan keputusan di seluruh jenjang birokrasi.

“Keberhasilan belanja negara seharusnya tidak hanya diukur dari seberapa besar serapan anggaran, tetapi juga dari seberapa efisien dan bernilai manfaat pengeluaran itu bagi masyarakat,” tambah mantan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin ini.

Ia menilai bahwa kepemimpinan Bahlil di Kementerian ESDM menjadi krusial dalam konteks ini, mengingat kementerian tersebut mengelola kebijakan subsidi energi—khususnya terkait impor minyak dan gas bumi.

“Setiap upaya efisiensi dan perhitungan keekonomian akan sangat berarti dalam menekan besaran subsidi yang harus ditanggung negara,” tegasnya.

Abdul Rahman Farisi dikenal sebagai sosok yang aktif menyuarakan pandangan kritis terhadap kebijakan ekonomi nasional, terutama di sektor energi, hilirisasi, dan diplomasi ekonomi. Saat ini, ia menjabat sebagai Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, sekaligus sering hadir sebagai narasumber dalam forum diskusi strategis nasional.

Latar belakang akademiknya sebagai mantan dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (Unhas) memberinya perspektif makroekonomi yang kuat dalam menganalisis kebijakan publik.

Ia pernah menyuarakan dukungan terhadap program ekspor listrik hijau ke Singapura, yang dinilai berpotensi menghadirkan investasi hingga Rp162 triliun dan memberi multiplier effect terhadap perekonomian nasional.

Farisi juga mengapresiasi keberhasilan negosiasi proyek baterai kendaraan listrik Indonesia–China senilai Rp95,4 triliun, dengan penekanan pada pentingnya keterlibatan industri lokal dan pengurangan ketergantungan terhadap impor energi.

Tak hanya itu, ia turut mendorong pemanfaatan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN sebagai instrumen strategis pemerataan ekonomi. 

Menurutnya, implementasi RUPTL dapat membuka lebih dari 1,7 juta lapangan kerja baru, terutama di wilayah yang selama ini belum terjangkau infrastruktur energi memadai.

Dengan sikap kritis namun konstruktif, Abdul Rahman Farisi menjadi salah satu figur yang konsisten mendorong tata kelola fiskal yang lebih efisien, ekonomis, dan berorientasi jangka panjang.