Apkasi: Pemotongan TKD di 2026 Semakin Beratkan Keuangan Pemerintah Daerah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana pemerintah pusat yang akan meneruskan kebijakan efisiensi anggaran tahun depan dengan memangkas anggaran transfer ke daerah (TKD) di APBN 2026 membuat sejumlah kepala daerah resah.

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menyatakan keberatan seperti diungkapkan Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi saat memimpin rapat Dewan Pengurus Apkasi secara daring, Sabtu (9/8/2025).

Bursah mengatakan, kebijakan efisiensi yang dilakukan tahun ini sudah cukup merepotkan kepala daerah dalam melakukan tugas-tugasnya, sehingga kalau dipangkas lagi ini akan sangat memberatkan.

"Kami akan membawa hasil diskusi dengan teman-teman bupati hari ini untuk nanti dituangkan dalam surat dan rumusan kemudian akan disampaikan kepada Presiden. Intinya, kami di daerah sangat keberatan jika ada pemotongan anggaran TKD di APBN tahun depan," ujar Bupati Lahat ini yang diamini para bupati peserta rapat.

Baca juga: Sri Mulyani Keluarkan Aturan Baru Efisiensi Anggaran, Ini 15 Pos Belanja yang Kena Pangkas

Beban fiskal di daerah, imbuh Bursah, saat ini sudah berat dan ini berdampak terhadap sistem desentralisasi.

"Kalau ini akan dikurangi tentu akan lebih berat lagi. Ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah akan semakin meningkat, dan kapasitas fiskal pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan akan menurun drastis," imbuhnya.

Ia menambahkan pemangkasan anggaran TKD akan memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek pembangunan dan pelayanan publik di daerah.

"Dampak terhadap pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, sekolah, puskesmas, penyediaan air bersih, dan jaringan irigasi akan mengalami hambatan serius. Banyak proyek infrastruktur strategis di daerah terpencil berpotensi terhenti akibat keterbatasan anggaran, serta program-program prioritas nasional seperti pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, dan peningkatan kualitas pendidikan akan sulit mencapai target yang ditetapkan," kata Bursah.

Dari sisi dampak terhadap pelayanan publik, Bursah juga melihat kemampuan daerah dalam menyediakan layanan pendidikan akan menurun seiring berkurangnya alokasi anggaran.

"Layanan kesehatan dasar berpotensi mengalami penurunan kualitas, keterjangkauan dan pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur perdesaan, termasuk jalan pertanian, akan terhambat."

Bursah menegaskan melalui Apkasi, kepala daerah siap mendukung program prioritas pemerintah pusat.

"Kami siap diajak berdialog dan kalau perlu dilakukan kajian komprehensif mengenai dampak pemangkasan TKD terhadap kemampuan daerah. Diperlukan mekanisme transisi yang memadai jika kebijakan ini harus dilaksanakan. Terpenting, Apkasi siap menjaga komunikasi dan koordinasi yang intensif antara pemerintah pusat dan daerah," kata dia. (tribunnews/fin)