Ketua DPR: Rakyat Kerja Keras, Tapi Masih Ada yang Eksploitasi dan Lakukan 'Serakahnomics'

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kontrasnya kondisi masyarakat Indonesia. 

Menurutnya, masyarakat dengan segala keterbatasan justru memiliki etos kerja luar biasa, sementara sebagian kecil masyarakat justru memanfaatkan kelebihannya untuk mengeksploitasi masyarakat dan sumber daya alam.

"Petani, nelayan, buruh, guru, ojek online, TNI, Polri, ASN, tenaga kesehatan di pelosok negeri—mereka semua bekerja keras tanpa kenal lelah,” kata Puan dalam pidatonya di DPR, Jumat (15/8/2025).

Namun, di sisi lain, ia menyebut ada segelintir pihak yang melakukan praktik bisnis manipulatif seperti bisnis ilegal, tambang ilegal, judi online, narkoba, penyelundupan, dan lainnya.

“Keuntungan mereka sudah melampaui batas rasionalitas ilmu ekonomi dan nilai peradaban,” ujarnya.

Baca juga: Ketua MPR Ahmad Muzani Tegaskan Program MBG Bukan Soal Makan, Tapi Investasi

Puan menegaskan, Presiden Prabowo Subianto bahkan memberikan istilah tajam untuk perilaku itu, yakni serakahnomics atau sikap serakah yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurutnya, persoalan ini serius dan harus dihadapi dengan pendekatan komprehensif yang mencakup aspek politik, ekonomi, hukum, budaya, serta komitmen bersama seluruh elemen bangsa.

“Kita perlu transformasi ekonomi dan keadilan sosial yang nyata, penegakan hukum tegas tanpa pandang bulu, serta kerja kolektif untuk mewujudkan transformasi nasional,” kata Puan.

Sebelumnya, istilah 'serakahnomics' diperkenalkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mencerminkan praktik ekonomi yang dilakukan atas dasar motif keserakahan dan tanpa memperhatikan kesejahteraan publik.

Baca juga: Sambut Presiden Prabowo, Wapres Gibran Ganti Dasi Jadi Biru

Dalam pidatonya saat peluncuran kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) pada 21 Juli 2025, Presiden Prabowo menyinggung praktik curang di sektor penggilingan padi.

Misal, membeli gabah di bawah harga pasar lalu menjual kembali beras biasa dengan label premium melebihi harga eceran tertinggi.

Ia menyebut sistem seperti itu merugikan negara hingga mencapai potensi kerugian sebesar Rp100 triliun per tahun, yang seharusnya bisa dialokasikan untuk memperbaiki layanan publik seperti pendidikan atau membiayai perbaikan sekolah.

Istilah ini ia gunakan sebagai bentuk sindiran tegas terhadap model ekonomi yang terlalu mengutamakan keuntungan pribadi tanpa memerhatikan kepentingan masyarakat.