Prabowo Ungkap Ada Komisaris BUMN Rapat Sebulan Sekali, tapi Dapat Tantiem Rp 40 M Setahun

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkap bahwa ada komisaris di sebuah Badan Usaha milik negara (BUMN) yang hanya mengikuti rapat sebanyak satu kali dalam sebulan, tetapi mendapatkan tantiem Rp 40 miliar per tahun.

Hal itu diungkap Prabowo saat berpidato dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-1 Tahun Sidang 2025/2026 dan Penyampaian RAPBN Tahun Anggaran 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, tantiem adalah bagian keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada karyawan.

Tantiem telah diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN.

Dalam Pasal 1 (43), tertulis arti tantiem adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, apabila BUMN bersangkutan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.

Prabowo mengatakan telah memerintahkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia untuk membereskan berbagai BUMN yang ada.

"Tadinya pengelolaannya tidak masuk akal. Perusahaan rugi komisarisnya banyak banget," kata Prabowo.

Baca juga: Sri Mulyani Beberkan Postur RAPBN 2026, Pendapatan Negara Diproyeksi Rp 3.147,7 Triliun

Ia akhirnya memotong jumlah komisaris yang ada. Dia bilang, komisaris di BUMN cukup 6 orang, bahkan lebih baik kalau bisa 4 sampai 5 orang saja.

Setelah itu, Prabowo mengatakan bahwa ia telah menghilangkan tantiem untuk komisaris.

Menurut dia, tantiem itu hanya akal-akalan para komisaris saja.

Ia pun mengungkap ada komisaris di BUMN yang ikut rapat hanya sekali dalam sebulan, tetapi mendapatkan tantiem hingga Rp 40 miliar dalam setahun.

"Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem," ujar Prabowo.

Prabowo juga memerintahkan Danantara agar direksi mendapatkan tantiem hanya jika BUMN yang mereka pimpin tidak mengalami kerugian.

Lebih lanjut, keuntungan yang didapat oleh BUMN tersebut tidak boleh hasil akal-akalan para direksi agar bisa mendapatkan tantiem.

Ketua Umum Partai Gerindra itu pun meminta bagi komisaris dan direksi yang keberatan akan kebijakan tantiem ini, bisa segera mundur dari jabatannya.

Baca juga: Ade Armando Tanggapi Rencana Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN: Kami Tidak akan Miskin