Menteri Maman Curhat Sering Kena Omel UMKM karena Sulit Urus NIB dan Sertifikat Halal 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman bercerita sering menjadi sasaran kemarahan para pengusaha UMKM, meskipun banyak dari keluhan tersebut sebenarnya bukan wewenang kementeriannya.

Maman bercerita bahwa dirinya kerap dicaci maki oleh pengusaha UMKM yang menghadapi berbagai kendala teknis dalam mengurus perizinan dan dokumen usaha.

Maman mencontohkan ketika ia dicaci maki karena ada pengusaha UMKM yang kesulitan mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB).

Baca juga: Dorong UMKM Naik Kelas, Alfamart Gaungkan Inisiatif UMKM Tumbuh Bersama

Padahal, pengurusan NIB merupakan kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), bukan Kementerian UMKM.

"Saya hari ini sebagai Menteri UMKM kalau ada UMKM yang susah urus NIB yang dimaki-maki Menteri UMKM," kata Maman dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kadin Indonesia Bidang Koperasi dan UMKM di Hotel Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (19/8/2025) malam.

Hal serupa juga terjadi saat para pelaku usaha mengeluhkan proses mengurus sertifikasi halal.

Para pengusaha UMKM menyampaikan keluhan itu ke dirinya, meski sebenarnya urusan tersebut sepenuhnya berada di bawah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

"Saya gara-gara ngurusin sertifikasi halal bareng sama Babe Haikal (Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan), setiap ngelihat perempuan, bawaannya mau saya halalin," ujar Maman sambil berkelakar.

Politikus Partai Golkar itu menambahkan, aturan sertifikasi halal kini mencakup banyak hal, bahkan hingga ke benda-benda seperti kulkas, speaker, dan botol.

"Semua ini dihalalin. Harus saya bilang, kenapa enggak perempuan dihalalin juga itu," ucap Maman masih sambil berkelakar.

Tak hanya soal halal, Maman juga sering menerima keluhan terkait pengurusan izin edar produk, yang sebenarnya merupakan tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Ada juga pengusaha UMKM yang protes soal pengurusan sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), yang seharusnya menjadi ranah pemerintah daerah.

"Masalah PIRT seharusnya dia komplain ke gubernur atau ke bupati, yang dimarahin Menteri UMKM," kata Maman.

Keluhan lain yang sering ditujukan kepadanya adalah soal Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), yang seharusnya menjadi urusan Kementerian Hukum.

Melihat banyaknya tumpang tindih informasi dan kebingungan para pengusaha UMKM terkait layanan pemerintah, Maman memutuskan untuk mengembangkan sebuah aplikasi terpadu bernama SAPA UMKM.