Target Utilisasi Industri Keramik 2025 Meleset Akibat Gangguan Pasokan Gas

TRIBUNNEWS.COM, BALARAJA - Industri keramik nasional penerima program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) menghadapi tantangan serius akibat pasokan gas yang terbatas. Menyebabkan beberapa perusahaan menghentikan produksinya.

HGBT adalah program pemerintah yang memberikan harga gas lebih murah untuk sejumlah industri. Program ini telah berjalan sejak 2020 dan terbukti membantu industri memaksimalkan produksinya.

Baca juga: Mulai Rumahkan Karyawan, Kemenperin Pantau Langsung Dampak Krisis Gas HGBT di Industri Keramik

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) Edy Suyanto mengatakan, target utilisasi 80-85 persen di industri keramik pada tahun 2025 meleset karena gangguan distribusi gas di sejumlah daerah.

"Awal tahun, kami membuat proyeksi bahwa utilisasi industri keramik di tahun 2025 targetnya adalah 80-85 persen. Realisasi semester satu 71 persen, ini di bawah daripada targetnya kami," tutur Edy kepada Wartawan di Balaraja, Tangerang, Banten, Kamis (21/8/2025).

Ia menegaskan, capaian tersebut bukan disebabkan oleh lemahnya pasar. Justru, menurutnya, kebijakan pemerintah telah membantu industri tumbuh.

"Kami sudah didukung oleh kebijakan yang pro industri, seperti SNI wajib untuk industri keramik. Ini sangat membantu kami dan sangat kami hargai. Kedua, juga ada kebijakan BMAD, anti-dumping, kemudian perpanjangan safeguard. Ini membantu kami sekali," jelasnya.

Dengan perlindungan tersebut, industri keramik mampu mensubstitusi produk impor yang sempat membanjiri pasar domestik, meski daya beli melemah.

Baca juga: Imbas Pengetatan HGBT, Serikat Pekerja Ungkap Sudah Ada 700 Karyawan Dirumahkan

"Industri keramik bisa bertumbuh, utilisasinya tahun lalu 65 persen, semester satu 71 persen. Harapannya kami sesungguhnya 80 persen. Kenapa tidak bisa 80-85 persen? Ada dua faktor," ujar Edy.

Faktor utama adalah keterbatasan pasokan gas, terutama di Jawa Barat dan Jawa Timur. Di mana pasokan gas HGBT dibatasi hanya 70 persen.

Bahkan kuota di Jawa Timur sempat ditekan hingga di bawah 40 persen, padahal kondisinya pasokan gas produsen tengah alami surplus.

Pembatasan tersebut menjadi tantangan industri keramik dalam memaksimalkan kapasitas produksi mereka untuk menjaga daya saing.

"Gas di Jawa Barat semester satu ini diperkirakan itu average-nya sekitar 70 persen kuotanya. Jawa Timur lebih parah lagi. Jawa Timur sepanjang semester satu itu di bawah 60 persen. Jawa Timur bulan lalu, gas dikenakan kuota kalau nggak salah 39 persen. Jadi inilah faktor gangguan gas di Jawa Timur dan Jawa Barat yang membuat kami meleset target utilisasinya," ujarnya.

Selain kuota, biaya surcharge juga menjadi beban berat bagi industri keramik, apalagi sektor ini tidak memiliki substitusi bahan baku selain gas.

"Kami dikenakan surcharge yang sangat tinggi. Awal tahun itu dikenakan surcharge-nya itu adalah 16,77 dolar AS per MMBTU. Baru mulai Juli sampai September dikenakan 14,8 dolar per MMBTU. Namun tidak lama kemudian kami menghadapi gangguan yang tadi itu, sehingga itu adalah faktor utama, membuat kami tidak bisa mencapai utilisasi yang kami inginkan," terang Edy.

Meski menghadapi kendala, industri keramik masih menaruh harapan besar pada program pemerintah, terutama pembangunan 3 juta rumah.