IBC: Daya Saing Indonesia Ditentukan Regulasi, Biaya Usaha, dan SDM

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Ketua Dewan Pengawas Indonesian Business Council (IBC), Arsjad Rasjid menekankan pentingnya regulasi, biaya usaha, dan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan daya saing dunia usaha di Indonesia.

Disampaikan Arsjad saat konferensi pers Indonesia Economic Summit (IES) 2026 yang digelar pada 3-4 Februari 2026. Menurut Arsjad daya saing Indonesia sangat bergantung pada kepastian regulasi.

Sehingga bisa menarik investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Arsjad mengatakan, biaya membangun usaha juga menjadi faktor krusial. Lalu, kemudahan berwirausaha dan kualitas SDM.

Baca juga: Gandeng IBC, Kementerian PPN Dorong Peran Dunia Usaha untuk Perkuat Pertumbuhan Ekonomi

Arsjad mengatakan, IES 2026 dirancang untuk mempertemukan pemerintah, pembuat kebijakan, pelaku bisnis dan industri, akademisi, serta pakar dan pemikir global dalam rangka mendorong kolaborasi strategis dan merumuskan langkah konkret bagi pembangunan ekonomi nasional yang lebih inklusif.

“IES 2026 menyatukan pemerintah, pemimpin bisnis, dan pakar global untuk mendorong pertumbuhan inklusif dan memperkuat daya saing Indonesia,” ujar Arsjad di Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Forum ini, kata dia, dirancang untuk menjadi corong bagi para pemimpin bisnis Indonesia, untuk menyampaikan masukan dalam penyempurnaan kebijakan dan mendorong tercapainya good economic governance,.

Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) IBC, Sofyan Djalil, menyampaikan bahwa kekuatan IES 2026 terletak pada integrasi pemikiran dan aksi nyata.

Setiap sesi dirancang untuk menghasilkan solusi implementatif melalui task force lintas sektor, penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), dan project matchmaking.

“Dengan melibatkan pemerintah, pelaku usaha, dan pakar global, forum ini menghadirkan agenda strategis yang dapat diterapkan langsung untuk memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan masyarakat Indonesia,” jelas Sofyan.

Sofyan menekankan pentingnya kepastian hukum dan regulasi yang konsisten. Sesi dalam IES difokuskan untuk menghasilkan solusi konkret, dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi inklusif dan strategis, sehingga posisi Indonesia semakin kokoh di tengah ketidakpastian global.

“Dunia usaha membutuhkan kepastian hukum dan regulasi yang konsisten. Lebih lanjut, harmonisasi kebijakan antar-kementerian dan penguatan kemitraan publik-swasta menjadi kunci untuk menarik minat investasi,” lanjut Sofyan.

IES 2026 akan membahas isu-isu strategis seperti industrialisasi dan investasi berkualitas sebagai mesin pertumbuhan, talenta dan adopsi AI, transisi energi dan pasar karbon, serta diversifikasi ekspor dan ketahanan rantai pasok.

“Sebagai negara dengan potensi ekonomi yang besar, Indonesia perlu memperkuat daya saingnya di tingkat global. IES 2026 akan menjadi wadah untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif dapat terwujud, serta untuk memperkuat posisi Indonesia dalam kancah regional dan global,” tambah Arsjad.

Dia berharap IES 2026 dapat menjadi sebuah platform kredibel bagi pemerintah dan dunia usaha untuk merumuskan agenda strategis, menciptakan solusi konkret, membangun ekosistem berkelanjutan, dan memperkuat fondasi ekonomi nasional agar Indonesia mampu bersaing secara efektif di tingkat regional maupun global.