Pemerintah Segera Umumkan Diskon Tiket Pesawat Libur Natal dan Tahun Baru

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan, akan segera mengumumkan diskon tarif tiket pesawat untuk libur momen Natal dan Tahun Baru 2026.

Dudy berujar Kemenhub akan berkoordinasi dengan Kementerian Perekonomian mengenai diskon tarif tiket pesawat tersebut. Menurutnya, pengumuman mengenai diskon tarif tiket pesawat akan dalam waktu dekat.

Baca juga: Banyak Praktik Pungli, Menhub Dudy Bakal Bubarkan Jembatan Timbang

“Mudah-mudahan bisa bulan ini (diumumkan), nanti kami koordinasi dengan Menko Perekonomian," ujar Dudy di DPR, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

Namun, ucap Dudy, mengenai skema pemberian insentif masih digodok. Dia berujar, belum bisa memastikan seperti apa skemanya.

"Belum tahu, apakah sama seperti stimulus yang kemarin atau sama dengan yang Nataru yang tahun kemarin," kata Dudy.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa pemerintah akan melanjutkan stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat.

Stimulus tersebut akan dikucurkan kepada masyarakat untuk menyambut momen Natal-Tahun Baru (Nataru) 2025. Airlangga menjelaskan, stimulus yang akan berlanjut adalah diskon tarif tiket pesawat, diskon tarif kereta api, hingga diskon jalan tol.

"Pesawat, jalan tol, paling banyak kereta api (diskonnya)," ujar Airlangga kepada awak media di Jakarta, Jumat (25/7).

Kendati begitu, Airlangga menegaskan bahwa diskon tarif listrik tetap tidak akan ada dalam stimulus yang akan dikucurkan pemerintah. Stimulus tersebut akan diumumkan pada September 2025 dan akan mulai berlaku selama dua bulan, yakni Desember-Januari 2025.

Untuk diketahui, pemerintah telah memberikan berbagai stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan konsumsi domestik selama periode Juni-Juli 2025 yang juga bertepatan dengan momentum liburan sekolah.

Adapun paket stimulus tersebut antara lain diskon transportasi sebesar Rp 0,94 triliun, diskon tarif tol sebesar Rp 0,65 triliun, bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp 10,72 triliun, bantuan pangan dan kartu sembako Rp 11,93 triliun, serta diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) sebesar Rp 0,2 triliun.