Independensi BI Dinilai Makin Hilang karena Dibebankan Membiayai Program Populis Pemerintah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Independensi Bank Indonesia (BI) dinilai semakin tergerus akibat kebijakan burden sharing yang membebani BI untuk membiayai program-program populis pemerintah.

Hal itu tertuang dalam satu dari tujuh desakan darurat ekonomi yang dilayangkan Aliansi Ekonom Indonesia kepada pemerintah.

Aliansi Ekonom Indonesia, yang merupakan gabungan ekonom dari berbagai institusi, melayangkan tujuh desakan ini karena mereka melihat penurunan kualitas hidup terjadi di berbagai lapisan masyarakat secara masif dan sistemik.

Pada poin desakan kedua, disebutkan bahwa perlunya dikembalikan independensi, transparansi, dan pastikan tidak ada intervensi berdasarkan kepentingan pihak tertentu pada berbagai institusi penyelenggara negara, salah satunya BI.

"BI harus kembali pada marwahnya sebagai bank sentral independen, bukan sebagai penyandang dana proyek politik presiden," tulis pernyataan Aliansi Ekonom Indonesia.

Hal yang disoroti di sini adalah kebijakan Burden Sharing saat ini untuk mendanai program populis.

Burden Sharing dinilai sebagai bentuk debt monetization dan fiscal dominance yang tidak sejalan dengan tujuan utama BI dalam menjaga stabilitas nilai mata uang dan tidak ikut campur dalam pendanaan pemerintah pusat.

Baca juga: Menko Airlangga: Skema Burden Sharing Hanya untuk Bunga SBN, Bukan Penerbitan Baru

Kebijakan itu berisiko menimbulkan krisis kepercayaan oleh investor, inflasi, dan hilangnya peran stabilisasi.

Dalam sesi konferensi pers secara daring pada Selasa (9/9/2025), ekonom Jahen F Rizki juga menyebutkan bahwa kebijakan burden sharing yang membiayai program populis pemerintah bisa berdampak luas terhadap makroekonomi Indonesia.

Salah satu dampak itu adalah sulitnya meyakini kemampuan BI menjaga target inflasi.

"Ketika Bank Indonesia itu tidak independen, ada banyak studi yang telah menunjukkan bahwa itu akan diikuti dengan peningkatan inflasi," kata Jahen.

"Jadi, akan sulit bagi kita untuk bisa meyakini bahwa ke depannya inflation targeting akan mencapai," sambungnya.

Kedua, kata dia, ini juga sebenarnya akan membuka kotak pandora karena kebijakan yang diambil adalah pembiayaan untuk program-program yang populis.

Baca juga: BI Lakukan Burden Sharing Borong 200 SBN Bantu Program Asta Cita Prabowo 

"Dulu kita bicara soal MBG, terus kita juga bicara soal Koperasi Merah Putih, dan ke depan sampai kapan ini akan terus berjalan?" ucap Jahen.

Ia mengingatkan bahwa burden sahring memang pernah diterapkan saat pandemi Covid-19, tetapi konteksnya kala itu dapat dipahami karena menyangkut krisis kesehatan.