Penyaluran Beras SPHP Akan Maksimalkan Koperasi Desa Merah Putih 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengemukakan, pasokan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan memaksimalkan jaringan Koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan.

Menurut Arief, Menko Pangan Zulkifli Hasan menargetkan sebanyak 16 ribu Koperasi Merah Putih yang siap beroperasi dengan kepastian pendanaan dari Himbara untuk modal usaha.

"Ke depannya beras SPHP juga harus dapat disalurkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara masif. Koperasi Merah Putih akan menjadi saluran utama. Dengan begitu, program prioritas Bapak Presiden pun saling connect dan melengkapi satu sama lain. Ini luar biasa," ucap Arief di Jakarta, dikutip Selasa (16/9/2025).

Data realisasi penjualan beras SPHP dari Perum Bulog, per 15 September realisasinya telah mencapai 367,3 ribu ton. Capaian ini setara dengan 24,49 persen dari target selama setahun 1,5 juta ton.

Sementara realisasi penjualan beras SPHP melalui kanal Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di awal September tercatat 498 ton dengan 177 unit. Kemudian per 15 September bertambah hampir separuhnya menjadi 705 ton dengan cakupan hingga 248 unit.

"Jadi kami di Badan Pangan Nasional bersama Perum Bulog terus berupaya mengisi sistem tata niaga yang ada. Mulai dari pasar rakyat, itu yang utama. Lalu bersama TNI dan Polri juga pemerintah daerah. Tak lupa ada BUMN dan KADIN juga. Ritel modern pun kami pastikan mulai terisi beras SPHP," jelas Arief.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis) sesuai Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 224 Tahun 2025, terdapat tujuh kanal penyaluran yang dapat dijadikan mitra oleh Bulog. Pertama, pengecer di pasar rakyat. Lalu melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Baca juga: Penyaluran Beras SPHP Capai 344 Ribu Ton, Bapanas: Distribusi Dipercepat 

Selanjutnya adalah pemerintah daerah melalui outlet pangan binaan dan Gerakan Pangan Murah (GPM), BUMN melalui outlet BUMN, dan juga instansi pemerintah melalui koperasi atau outlet instansi pemerintah dan/atau GPM.

Selain itu, melalui Rumah Pangan Kita (RPK) Perum Bulog yang sudah diverifikasi. Terakhir, melalui swalayan/toko modern yang tidak melakukan penjualan secara grosir.