Ekspor Sarang Burung Walet Menurun, ARPG Minta Komisi IV DPR Lakukan Pengawasan
ARPG menilai Barantin gagal berfungsi sebagai regulator ekspor sarang burung walet yang bernilai devisa besar bagi negara.
“Alih-alih menekan perbaikan, Komisi IV justru terlihat memberi restu atas kebijakan yang merugikan negara dan pelaku usaha. Seharusnya Komisi IV menjadi ujung tombak koreksi, bukan tameng kegagalan lembaga,” tambahnya.
Kepala Barantin Diminta Mundur
Lebih jauh, Gus Din mendesak agar Kepala Barantin segera mundur jika tidak mampu menyelesaikan persoalan ekspor sarang burung walet. Menurutnya, kepemimpinan saat ini tidak bisa memberi solusi nyata, sementara devisa negara terus merosot dan ratusan ribu tenaga kerja sudah kehilangan pekerjaan.
“Kalau Kepala Barantin tidak mampu, lebih baik dicopot saja. Harus ada sosok baru yang bisa mengakomodasi aspirasi petani, pekerja, dan pengusaha walet,” tegasnya.
Presiden Prabowo Diminta Turun Tangan
Sebagai penutup, ARPG menegaskan bahwa masalah ini tidak bisa dibiarkan berlarut. Jika Barantin tetap gagal berfungsi, Presiden Prabowo Subianto seharusnya turun tangan langsung mengevaluasi kinerja Kepala Barantin, demi menyelamatkan devisa negara, melindungi tenaga kerja, dan memastikan visi besar Asta Cita di bidang ekspor pertanian dapat terwujud.
“Bapak Presiden harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kepala Barantin. Jika terbukti gagal, maka langkah tegas berupa pergantian pimpinan adalah solusi terbaik,” pungkas Gus Din.
PHK Massal di Industri Tekstil Sudah Sentuh Level Manajer Menengah |
![]() |
---|
Presiden KSPSI Andi Gani Akan Perjuangkan Hak Ratusan Buruh yang Kena PHK di Jawa Barat |
![]() |
---|
Viral! Karyawan SPBU Swasta di Ciputat Tangsel Jualan Kopi saat Stok BBM Kosong dan Isu PHK Santer |
![]() |
---|
Soal Kabar PHK Karyawan Imbas BBM Kosong, Shell: Kami Melakukan Penyesuaian Kegiatan Operasional |
![]() |
---|
Penerapan TKDN Sektor Migas Disebut Belum Optimal, Berpotensi Timbulkan PHK Massal |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.