Jumat, 31 Oktober 2025

Ribut soal Utang Kereta Cepat Whoosh, Luhut: Masalahnya Apa Sih?

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mempertanyakan ribut-ribut soal pembayaran utang proyek kereta cepat atau Whoosh

Endrapta Pramudhiaz
UTANG WHOOSH - Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara "1 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran: Optimism On 8 persen Economic Growth" di Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025). Ia mempertanyakan ribut-ribut soal pembayaran utang proyek kereta cepat atau Whoosh. Dok: Endrapta Pramudhiaz 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mempertanyakan ribut-ribut soal pembayaran utang proyek kereta cepat atau Whoosh.

Menurut Luhut, saat ini yang perlu dilakukan cukup restrukturisasi utang. 

Selain itu, ia menegaskan tidak ada rencana menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang ini.

"Kita ribut soal Whoosh, itu masalahnya apa sih? Whoosh itu kan tinggal restrukturisasi saja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN," kata Luhut dalam acara "1 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran: Optimism On 8 persen Economic Growth" di Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

Luhut mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak China terkait dengan restrukturisasi utang Whoosh.

Pihak China pun disebut sudah setuju terkait dengan rencana restrukturisasi utang Whoosh yang ditawarkan Luhut.

Namun, ia mengakui bahwa proses eksekusinya sempat terhambat karena adanya pergantian pemerintahan di Indonesia.

Kini, hanya tinggal menunggu Keputusan Presiden (Keppres) terbit agar tim yang menangani restrukturisasi bisa segera dibentuk.

"Sekarang perlu ditunggu Keppres supaya timnya segera berunding dan sementara Chinanya sudah bersedia kok, enggak ada masalah," ujar Luhut.

Luhut juga mengungkapkan bahwa pihak China sebenarnya masih berminat melanjutkan Whoosh hingga ke Surabaya.

Namun, mereka ingin persoalan utang ini diselesaikan terlebih dahulu.

Baca juga: Menkeu Purbaya Sampaikan soal Ogah Bayar Utang Whoosh Pakai APBN saat Rapat Dewas Danantara

Luhut juga telah berkoordinasi bersama CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani terkait dengan hal ini.

Ia meminta Rosan untuk segera membentuk tim restrukturisasi utang Whoosh begitu Keppres-nya keluar. Dafta orang yang terlibat pun juga sudah disodorkan nama-namanya oleh Luhut ke Rosan.

"Kemarin saya sudah bilang sama Pak Rosan, saya bilang, 'Rosan, segera aja bikin itu. Orangnya ini, ini, ini. Kau bikin keppresnya, ya.' Dia bilang, 'Saya bicara [dulu ke] presiden.'," ucap Luhut.

"Jadi saya tidak melihat juga masalah yang lain," pungkasnya.  

Sebelumnya, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani telah mengantongi sejumlah opsi dalam membereskan pembayaran utang proyek kereta cepat.

Namun, ia belum ingin membeberkannya karena semua opsi tersebut masih dikaji secara mendalam.

"Ada beberapa opsi. Ini masih dalam pengkajian," kata Rosan ketika ditemui di Hotel St Regis, Jakarta Selatan, Rabu (15/10/2025) malam.

Nantinya, hasil kajian ini akan ia paparkan terlebih dahulu ke beberapa kementerian yang memiliki keterkaitan dalam proyek kereta cepat.

Antara lain Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, dan lain-lain.

Baca juga: Pengamat Semangati Danantara Bayar Utang Whoosh, Minta Tak Bergantung ke Pemerintah: Pikirkan Solusi

"Jadi saya maunya ini kami evaluasi mendalam, baru kami duduk bersama (dengan kementerian-kementerian lain), kami kaji opsi yang mana, ya itu yang kami tentukan," ujar Rosan.

Oleh karena itu, Rosan memilih untuk tidak mengungkapkan berbagai opsi tersebut ke publik sebelum dibahas dan dimatangkan bersama kementerian terkait.

Rosan sendiri telah menemui sejumlah menteri untuk menyampaikan bahwa ia dan timnya masih mengkaji berbagai opsi pembayaran utang proyek kereta cepat ini.

"Nah, kami akan sampaikan pada saat analisa komprehensif ini sudah lengkap. Bersamaan dengan itu, baru kami tentukan apa yang dibutuhkan seluruh menteri karena kami Danantara tidak bisa berjalan sendiri kan," ucap Rosan.

"Nanti keputusan semua menteri atau pihak yang terkait, apapun keputusannya itu, saya yakin yang terbaik dan akan kami jalankan," pungkasnya.

Sebagai informasi, investasi pembangunan Whoosh mencapai 7,27 miliar dollar AS atau Rp 120,38 triliun.

Namun, dari seluruh investasi itu, total sebesar 75 persen dibiayai melalui utang ke China Development Bank (CDB) dengan bunga tiap tahunnya sebesar 2 persen.

Dari segi pembayaran utang, skema yang disepakati yaitu tetapnya besaran bunga yang disepakati selama 40 tahun pertama.

Pada pertengahan pembangunan, turut terjadi pembengkakan biaya (cost overrun) yang mencapai 1,2 miliar dolar AS.

Pihak PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) pun menarik utang lagi dengan bunga yang lebih tinggi yakni sebesar 3 persen.

Adapun separuh utang untuk membiayai cost overrun itu berasal dari tambahan pinjaman CDB. Sementara sisanya dari patungan modal BUMN Indonesia dan pihak China.

Direktur Utama (Dirut) PT KAI kala itu, Didiek Haryanto mengatakan besaran bunga utang pembangunan Whoosh dari CBD terbagi menjadi dua tergantung pada denominasi utang.

Total utang 542,7 juta dollar AS diberikan dalam denominasi dollar AS sebesar 325,6 juta dollar AS (Rp 5,04 triliun) bunganya 3,2 persen dan sisanya sebesar 217 juta dollar AS (Rp 3,36 triliun) diberikan dalam denominasi renminbi alias yuan (RMB) dengan bunga 3,1 persen.

"Tingkat suku bunga flat selama tenor 45 tahun. Untuk loan (denominasi) dollar AS 3,2 persen, untuk loan dalam RMB 3,1 persen," ujarnya

Didiek mengatakan, utang dari CBD ini digunakan untuk menutupi porsi cost overrun KCJB yang ditanggung oleh konsorsium Indonesia sebesar 75 persen dan 25 persen sisanya akan dipenuhi dari PMN yang bersumber dari APBN Indonesia.

"Pinjaman dari CDB merupakan pendanaan cost overrun dari pinjaman porsi konsorsium Indonesia 542,7 juta dollar AS. Untuk porsi equity porsi konsorsium Indoensia telah dipenuhi dari PMN," tuturnya.

Rekomendasi untuk Anda

BizzInsight

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved