BI Luncurkan Program Katalis P2DD, Percepat Digitalisasi Keuangan Daerah

Ringkasan Berita:

• Program katalis P2DD berfokus pada tiga hal utama yakni kapasitas, literasi dan sinergi. 
• Peningkatan kapasitas dan literasi menjadi kunci utama agar digitalisasi berjalan efektif, inklusif dan berkelanjutan.
• Katalis P2DD diselenggarakan secara berkelanjutan dengan semangat sinergi lintas instasi dan daerah.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bank Indonesia meluncurkan program katalis P2DD atau Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan, program katalis P2DD berfokus pada tiga hal utama yakni kapasitas, literasi dan sinergi. Hal ini sejalan dengan peran strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus pelayan publik.

"Dengan Katalis P2DD ini, tidak hanya layanan publik, tidak hanya pertumbuhan ekonomi daerah, tapi juga kesatuan bangsa itu menjadi satu dengan digitalisasi daerah katalis ini. Kapasitas, literasi, dan juga sinergi," kata Perry dalam acara FEKDI, Jumat.

Menurut Perry, peningkatan kapasitas dan literasi menjadi kunci utama agar digitalisasi berjalan efektif, inklusif dan berkelanjutan.

"Tanpa kesiapan sumber daya manusia yang mumpuni, potensi besar digitalisasi akan sulit diwujudkan secara merata di seluruh wilayah," tegas dia.

Selain itu, BI bersama Kementerian Dalam Negeri melibatkan 46 kantor perwakilan daerah untuk menggerakkan kemampuan SDM daerah dalam mempercepat elektronisasi transaksi pemerintah daerah.

Perry menegaskan bahwa program ini dirancang sebagai wadah pembelajaran, kolaborasi, berbagi praktik terbaik dalam mengimplementasikan digitalisasi keuangan daerah secara terarah dan adaptif.

"Katalis P2DD diselenggarakan secara berkelanjutan dengan semangat sinergi lintas instasi dan daerah," ucap Perry.

Baca juga: Bank Indonesia Turunkan Suku Bunga Acuan, Analis: Kredit Multiguna Makin Menarik

"Katalis P2DD dengan harapan ini akan memperkuat, memperluas digitalisasi di daerah, SDM pemerintah daerah, literasi digitalisasi transaksi keuangan, kanal pembayaran digital untuk pajak dan restribusi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan publik," imbuhnya.