Respons Bank Indonesia soal Perbedaan Data Simpanan Uang Pemda di Bank

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) menanggapi perbedaan data mengenai simpanan uang pemerintah daerah (Pemda) di perbankan yang sebelumnya disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan, data simpanan Pemda diperoleh dari laporan bulanan yang wajib disampaikan oleh seluruh kantor bank kepada Bank Indonesia. 

Baca juga: KDM Sambangi BI Cek Kebenaran Dana Pemprov Jabar Mengendap di Bank, Purbaya: Biar Aja Mereka Ketemu

Laporan tersebut memuat posisi akhir bulan dari masing-masing bank pelapor.

“Bank Indonesia melakukan verifikasi dan pengecekan kelengkapan data yang disampaikan. Data posisi simpanan perbankan itu kemudian dipublikasikan secara agregat dalam Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia di website resmi Bank Indonesia,” ujar Ramdan dalam keterangan tertulis, Rabu (22/10/2025).

Ramdan menegaskan bahwa data posisi simpanan perbankan tersebut secara agregat dipublikasikan dalam Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia di website Bank Indonesia.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat total dana Pemda di perbankan mencapai Rp 215 triliun per 17 Oktober 2025, sementara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan angka Rp 233,97 triliun per 15 Oktober 2025. 

Artinya, terdapat selisih sekitar Rp 18 triliun antara kedua data tersebut.

Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa perbedaan data bukan disebabkan oleh masalah alokasi anggaran, melainkan rendahnya penyerapan belanja daerah.

“Pemerintah pusat sudah menyalurkan dana ke daerah dengan cepat. Sekali lagi, ini soal memastikan uang itu benar-benar bekerja untuk rakyat,” ujar Purbaya dalam acara Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Baca juga: Menkeu Purbaya Semringah Pamer Jaket dengan Tulisan 8 Persen: Dapat dari Istana

Ia menambahkan, lambatnya pelaksanaan program dan kegiatan di daerah membuat dana APBD belum terserap optimal sehingga menumpuk di rekening bank.

“Realisasi belanja APBD sampai triwulan ketiga tahun ini masih melambat. Rendahnya serapan itu menyebabkan simpanan uang Pemda di bank mencapai sekitar Rp 234 triliun. Jadi ini bukan karena uangnya tidak ada, tapi karena eksekusinya yang belum cepat,” tegasnya.