Menkeu Purbaya Buka Sidang Aduan Kanal Debottlenecking, Bahas Masalah Pelayaran dan Beras

Ringkasan Berita:

• Menkeu Purbaya membuka sidang aduan pada pukul 16.07 WIB. Menkeu langsung mempersilakan INSA sebagai pihak pertama untuk menyampaikan pengaduan
• INSA mengadukan persoalan terkait peningkatan kepatuhan pajak perusahaan pelayaran asing

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka sidang aduan melalui Kanal Debottlenecking Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) di Aula Mezzanine Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026).

Sidang aduan kali ini membahas dua isu utama yang disampaikan oleh pelaku usaha. Isu pertama berasal dari Indonesian National Shipowners’ Association (INSA), sementara isu kedua disampaikan oleh CV Sumber Pangan, perusahaan penyalur hasil produksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok, khususnya beras.

Baca juga: Klaim Dapat Info A1, Noel Ebenezer Sebut Ada Bandit Incar Menkeu Purbaya: Sejengkal Lagi Nih

Berdasarkan pantauan Tribunnews, Menkeu Purbaya tampak mengenakan kemeja putih berlengan panjang dengan logo Kementerian Keuangan di saku kiri atas. Ia didampingi Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Febrio Kacaribu.

Hadir pula perwakilan dari Kementerian Sekretariat Negara, yakni Deputi Bidang Perekonomian Satya Bhakti Parikesit, serta Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

Menkeu Purbaya membuka sidang aduan pada pukul 16.07 WIB. Tanpa banyak pengantar, ia langsung mempersilakan INSA sebagai pihak pertama untuk menyampaikan pengaduan.

"Saya mulai saja langsung, sidang yang ketiga dari debottolenecking Satgas P2SP ini yang kasus pertama dari INSA ya, anda lapor. Oke coba kemukakan," kata Purbaya.

Dalam sidang tersebut, INSA mengadukan persoalan terkait peningkatan kepatuhan pajak perusahaan pelayaran asing. Sementara itu, pengaduan dari CV Sumber Pangan dijadwalkan akan disampaikan setelah pembahasan laporan INSA selesai.

Baca juga: Menkeu Purbaya Ganti Kanwil DJP meski Tak Kena OTT KPK, Ingatkan Pejabat Pajak Harus Awasi Anak Buah

Sebagai informasi, Kanal Debottlenecking Satgas P2SP dibentuk sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, transparan, dan responsif. Kanal ini menjadi saluran resmi bagi pelaku usaha untuk menyampaikan kendala yang dihadapi, sekaligus memastikan adanya tindak lanjut cepat dari pemerintah serta kementerian/lembaga terkait.

Peluncuran kanal tersebut merupakan pengembangan dari tugas Kelompok Kerja (Pokja) 2 Satgas P2SP dan dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan dunia usaha dan investor terhadap komitmen pemerintah.

Melalui kanal ini, setiap laporan pengaduan akan ditangani secara terintegrasi, mulai dari proses verifikasi, analisis, hingga tindak lanjut lintas kementerian dan lembaga.

Baca juga: Tatapan Tajam Menkeu Purbaya saat Lantik Pejabat Baru Kanwil Pajak Jakarta Utara

Hingga 26 Januari 2026 pukul 11.00 WIB, tercatat sebanyak 63 laporan telah masuk ke Kanal Debottlenecking. Dari jumlah tersebut, 52 laporan masih dalam proses, 4 laporan telah selesai termasuk 3 dalam tahap monitoring, serta 7 laporan dikembalikan untuk diperbaiki.