Perang Israel-AS Vs Iran Ancam Ekonomi RI, Pertumbuhan Bisa Turun di Bawah 5 Persen

Ringkasan Berita:

• Konflik AS–Israel vs Iran mendorong harga minyak dunia kembali menembus 100 dolar AS per barel dan berisiko menekan ekonomi global.
• Indonesia sebagai negara pengimpor energi rentan terdampak melalui kenaikan biaya produksi, tekanan rupiah, dan penurunan daya beli masyarakat.
• Jika harga minyak bertahan tinggi, defisit APBN bisa melebar dan inflasi berpotensi meningkat akibat tekanan harga BBM.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketegangan kawasan Timur Tengah akibat perang Israel-Amerika Serikat versus Iran, berpotensi berlangsung lama dan akhirnya berdampak terhadap stabilitas ekonomi global.

Research Director Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti), Gundy Cahyadi mengatakan, eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi memberikan tekanan baru terhadap perekonomian global, terutama melalui lonjakan harga energi.

“Pada awal tahun, prospek ekonomi Indonesia sebenarnya masih relatif positif dengan proyeksi pertumbuhan berada di kisaran 5,0–5,3 persen. Namun, konflik antara Amerika Serikat dan Iran mulai mengubah proyeksi tersebut,” papar Gundy dikutip Selasa (10/3/2026).

Baca juga: Hari ke-11 Perang Iran: Teheran Digempur Bom, Massa Turun ke Jalan Berikan Dukungan Mojtaba Khamenei

Harga minyak global yang kembali melonjak di atas US$100 per barel meningkatkan risiko terhadap perekonomian negara-negara pengimpor energi, termasuk Indonesia yang masih mengimpor sebagian besar kebutuhan minyaknya.

“Kenaikan harga energi akan meningkatkan biaya produksi, menekan daya beli masyarakat, serta memberi tekanan pada nilai tukar rupiah,” ujar Gundy.

Jika lonjakan harga minyak berlangsung cukup lama, peluang pertumbuhan ekonomi Indonesia turun di bawah 5 persen menjadi semakin besar.

“Pemerintah sudah harus mulai berubah dari mode business as usual ke mode krisis,” tambahnya.

Kerentanan Indonesia terhadap lonjakan harga minyak global juga terlihat dari sisi fiskal.

Cadangan minyak strategis Indonesia saat ini diperkirakan hanya cukup untuk sekitar 23–26 hari, jauh di bawah standar yang direkomendasikan oleh International Energy Agency (IEA) yang mencapai 90 hari impor bersih.

Selain itu, kenaikan harga minyak berpotensi meningkatkan beban subsidi energi dalam APBN.

Dalam simulasi pemerintah, jika harga minyak rata-rata mencapai sekitar US$92 per barel, defisit anggaran 2026 berpotensi melebar hingga sekitar 3,6–3,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), melampaui batas defisit fiskal sebesar 3 persen.

“Kondisi ini menuntut pengelolaan fiskal yang lebih hati-hati, terutama jika harga energi global tetap tinggi,” kata Gundy.

Policy and Program Director Prasasti Piter Abdullah menambahkan, kenaikan harga minyak global hampir pasti akan mendorong tekanan terhadap harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.

Menurutnya, ketika harga minyak dunia meningkat, pemerintah pada dasarnya menghadapi dua pilihan kebijakan, menahan kenaikan harga BBM melalui subsidi yang lebih besar atau membiarkan harga domestik naik dengan konsekuensi meningkatnya inflasi.