Toyota Siap Terapkan WFH untuk Pekerja Back Office: Dua Hari Juga Bisa

Ringkasan Berita:

• Toyota mempertimbangkan penerapan WFH terbatas untuk fungsi back office, bahkan hingga dua hari.
• Kebijakan ini sebagai respons krisis energi global, sekaligus membangun kesadaran efisiensi.
• Produksi tetap jadi prioritas, karena WFH tidak bisa diterapkan pada lini manufaktur.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah telah mengatur kebijakan Work From Home (WFH) sekali dalam sepekan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sektor swasta mulai direspons pelaku industri.

Kebijakan ini digulirkan sebagai langkah penghematan energi di tengah gangguan pasokan energi global yang dipicu ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) menyatakan tengah mempertimbangkan penerapan WFH secara terbatas, khususnya untuk fungsi non-produksi.

Baca juga: Ketua DPR Minta WFH ASN Tiap Jumat Dievaluasi Berkala

Wakil Presiden Direktur TMMIN Bob Azam mengatakan, pengalaman selama pandemi Covid-19 menjadi modal penting bagi perusahaan dalam mengadaptasi pola kerja jarak jauh.

"Kita memang sedang mempertimbangkan untuk melaksanakan WFH. Sebenarnya kita udah pengalaman WFH waktu Covid. Jadi gak terlalu sulit lagi untuk menyesuaikan, mengatur," tutur Bob kepada Wartawan di Jakarta, Jumat (3/4/2026).

Penerapan WFH bukan sekadar efisiensi operasional, tetapi juga sebagai upaya membangun kesadaran akan potensi krisis energi.

"Yang lebih penting WFH ini kita bisa mengirimkan sense of crisis kepada seluruh member kita, bahwa kita harus bersiap menghadapi kelangkaan energi," ucapnya.

Meski demikian, Bob menegaskan bahwa produktivitas tetap menjadi prioritas utama. Ia mengingatkan, penurunan produksi di tengah keterbatasan energi justru berisiko memicu tekanan ekonomi yang lebih luas.

"Tapi di lain sisi kita juga harus tetap mempertahankan produktivitas kita, jangan sampai turun. Karena kalau misalnya kelangkaan energi diikuti dengan kelangkaan barang, itu bisa menyebabkan terjadinya inflasi yang akan memperburuk ekonomi kita," jelasnya.

Oleh karena itu, implementasi WFH harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengganggu kinerja perusahaan dan produksi barang untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Meski sangat mendukung upaya pemerintah, Bob juga menerangkan bahwa kebijakan WFH tidak bisa diterapkan secara menyeluruh di sektor industri, terutama pada lini produksi yang membutuhkan kehadiran fisik pekerja.

"Pelaksanaan WFH ini harus secara hati-hati kita laksanakan. Sense of crisisnya sampai, tapi produktivitas tetap harus dijaga. Kita tetap harus menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang jelas untuk industri gak mungkin lah itu diterapkan. Justru industri sedapat mungkin bisa memacu produksinya," ujarnya.

Sebaliknya, WFH dinilai lebih relevan untuk fungsi back office. Bahkan, durasi kerja jarak jauh bisa lebih fleksibel tergantung kebijakan masing-masing perusahaan.

"Tapi yang back office itu saya rasa memungkinkan untuk dilakukan WFH. Jangankan sehari, mungkin dua hari juga bisa," kata Bob.