Cegah Defisit Energi, Perusahaan Migas Diminta Prioritaskan Kebutuhan dalam Negeri

Selain membawa pulang hasil produksi dari luar negeri, Komaidi juga mengharapkan agar minyak mentah dari perusahaan swasta KKKS yang beroperasi di wilayah Indonesia dapat diprioritaskan untuk dijual ke kilang-kilang Pertamina.

Hal ini diperkuat dengan fakta keberhasilan Pertamina membawa 1 juta barel minyak dari Blok 405 A Aljazair yang dikelola oleh Pertamina Internasional Eksplorasi & Produksi (PIEP).

Baca juga: JK Minta Pemerintah Tekan Defisit dan Utang dengan Kurangi Subsidi BBM: Kenaikan Utang Lebih Bahaya

Langkah ini membuktikan bahwa potensi pemenuhan kebutuhan domestik dari aset luar negeri sangat memungkinkan untuk dilakukan kembali.

Komaidi menambahkan bahwa dalam situasi krisis global, kepentingan nasional harus menjadi panglima. Mengingat harga minyak dunia yang terus melambung tinggi disertai pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS, pasokan fisik menjadi sangat terbatas.

Oleh karena itu, segala upaya mulai dari mencari sumber pasokan baru hingga repatriasi hasil produksi perusahaan Indonesia di luar negeri menjadi keharusan yang tidak bisa ditunda lagi.

Ancaman krisis energi

Ancaman krisis energi global saat ini dipicu oleh ketegangan geopolitik berkepanjangan dan gangguan rantai pasok yang masif, yang menyebabkan fluktuasi harga energi pada level yang tidak terprediksi.

Kelangkaan pasokan di pasar internasional memaksa banyak negara berebut sumber daya, yang pada gilirannya dapat memicu inflasi energi global dan mengancam pemulihan ekonomi pascapandemi di berbagai belahan dunia.

Bagi Indonesia, dampak krisis ini sangat terasa pada beban subsidi energi dalam APBN yang terus membengkak seiring kenaikan harga minyak mentah dunia.

Jika ketahanan stok dalam negeri tidak segera diperkuat melalui langkah-langkah strategis seperti repatriasi produksi migas, Indonesia berisiko menghadapi tekanan ekonomi ganda, yakni kenaikan harga barang pokok akibat biaya logistik yang mahal serta ancaman kelangkaan BBM yang dapat melumpuhkan aktivitas industri nasional.