JK Minta Pemerintah Tekan Defisit dan Utang dengan Kurangi Subsidi BBM: Kenaikan Utang Lebih Bahaya

Ringkasan Berita:

• Di tengah lonjakan harga minyak dunia, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) mendesak pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM demi tekan defisit dan utang.
• JK menilai dengan pemberian subsidi BBM yang sama di tengah kondisi harga minyak dunia yang naik, maka anggaran untuk subsidi BBM ini akan makin membengkak.
• Tak hanya menyebabkan bengkaknya anggaran untuk subsidi BBM, JK juga berpendapat hal itu bisa berimbas pada menumpuknya utang negara.

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) meminta pemerintah mempertimbangkan kembali untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) di tengah kondisi naiknya harga minyak dunia imbas konflik global di Timur Tengah.

Diketahui pemerintah telah memutuskan untuk belum menaikkan harga BBM subsidi dan non subsidi, meski harga minyak dunia sedang naik.

JK menilai dengan pemberian subsidi BBM yang sama di tengah kondisi harga minyak dunia yang naik, maka anggaran untuk subsidi BBM ini akan makin membengkak.

Tak hanya menyebabkan bengkaknya anggaran untuk subsidi BBM, JK juga berpendapat hal itu bisa berimbas pada menumpuknya utang negara.

JK menyebut, pengurangan subsidi ini telah dilakukan banyak negara demi mengatasi potensi krisis dalam negeri.

"Kita minta bahwa agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga,"

"Dia akan (menciptakan) jalan macet jalan karena murah BBM. Di samping itu subsidi akan meningkat terus. Nah, kalau meningkat terus maka utang naik terus."

"Jadi itulah sebabnya memang ada mengatakan jangan dinaikkan. Iya betul, tidak dinaikkan mungkin sementara bagus tetapi utang akan menumpuk, dengan subsidi yang besar," kata JK, di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2026), dilansir Kompas.com.

Lebih lanjut JK menegaskan bahwa kenaikan utang jauh lebih berbahaya dalam jangka panjang.

Karena beban naiknya utang negara ini pada dasarnya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Meski demikian, JK tak memungkiri kenaikan harga BBM pasti akan menimbulkan protes dari masyarakat.

Baca juga: Anggota Komisi VI DPR Ingatkan Pemerintah Tak Bebankan Pertamina soal Selisih Harga BBM

Namun menurut JK, ini adalah masalah pilihan. Jika pemerintah bisa menjelaskan dengan baik kepada masyarakat maka mereka akan bisa menerima.

"Jadi pilihan, ini masalah pilihan. Pengalaman saya 20 tahun memang kalau dijelaskan kepada rakyat dengan baik, rakyat akan menerima."

"2005, 2014, tidak ada demo karena kita jelaskan dengan baik. Apalagi ini masalah eksternal. Eksternal itu artinya terpaksa bagi kita terpaksa karena dari luar," ungkap JK.

Baca juga: Hasil Riset DIR: Percakapan Publik soal Isu BBM Dominan Waspada

Tahan Harga BBM hanya Solusi Jangka Pendek, Pakar Ingatkan Risiko Fiskal