5 Amanat Petani Tembakau Madura-Nusantara Sikapi Operasi Besar Rokok Ilegal

Gus Lilur menilai, skema cukai yang berlaku saat ini belum sepenuhnya berpihak pada pelaku usaha kecil. Struktur tarif yang tinggi justru menjadi hambatan bagi UMKM untuk berkembang secara legal.

“Kita butuh skema cukai khusus untuk rokok rakyat. Ini penting agar pelaku usaha kecil bisa masuk ke sistem resmi tanpa terbebani biaya yang tidak realistis,” jelasnya.

Menurutnya, kebijakan ini juga akan berdampak langsung pada pengurangan rokok ilegal, karena pelaku usaha memiliki alternatif legal yang lebih memungkinkan.

Keempat, Sukseskan KEK Tembakau Madura.

Gus Lilur juga menekankan pentingnya percepatan realisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau Madura sebagai solusi jangka panjang.

Menurutnya, KEK Tembakau akan menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan nilai tambah tembakau, memperkuat hilirisasi industri, serta menciptakan ekosistem industri yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

“KEK Tembakau Madura bukan hanya proyek ekonomi. Ini adalah jalan keluar untuk membangun industri tembakau yang adil dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menambahkan, dengan KEK, Madura dapat bertransformasi dari sekadar daerah penghasil bahan baku menjadi pusat industri bernilai tinggi.

Kelima, Pemerintah RI Mendukung dan Menyejahterakan Jutaan Petani Tembakau Indonesia. 

Poin terakhir menegaskan bahwa kebijakan negara harus berpihak pada petani tembakau sebagai aktor utama dalam rantai industri.

Gus Lilur menyebut, selama ini petani sering berada di posisi paling lemah—menghadapi fluktuasi harga, ketidakpastian pasar, dan minimnya perlindungan.

“Jutaan petani tembakau adalah fondasi industri ini. Kalau mereka tidak sejahtera, maka seluruh rantai industri akan rapuh. Negara harus hadir untuk memastikan mereka mendapatkan harga yang layak dan kepastian usaha,” katanya.

Ia menegaskan, kesejahteraan petani harus menjadi tujuan utama dari setiap kebijakan di sektor tembakau.

Panca Ampera, menurut Gus Lilur, bukan sekadar pernyataan sikap, tetapi arah kebijakan yang perlu dipertimbangkan secara serius oleh pemerintah.

“Kalau kita ingin industri tembakau Indonesia kuat, maka kita harus mulai dari bawah—dari petani, dari pelaku usaha rakyat. Jangan sampai mereka terus menjadi pihak yang paling lemah dalam sistem yang seharusnya melindungi mereka,” tutupnya.