Dunia Usaha Lesu, Banyak Perusahaan Ogah Buka Lowongan, Sudah Ada 8.389 Pekerja Terkena PHK 

Ringkasan Berita:

• Survei menunjukkan 67 persen perusahaan tidak membuka rekrutmen dan 50 persen menahan ekspansi.
• Sepanjang Jananuari–Maret 2026, sebanyak 8.389 pekerja terkena PHK, terbanyak di Jawa Barat.
• Pemerintah dorong pelatihan vokasi dan strategi ketahanan pangan-energi untuk hadapi dampak global.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mayoritas perusahaan di Indonesia pada saat ini enggan membuka lowongan atau rekrutmen di tengah ketidakpastian ekonomi global yang menekan dunia usaha nasional.

Hal tersebut diketahui dari survei yang dilakukan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) baru-baru ini.

"Hasil survei Apindo, saat ini 67 persen perusahaan itu tidak berniat melakukan rekrutmen baru," kata Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, dikutip Kamis (16/4/2026).

Baca juga: Bayang-Bayang PHK Massal Menghantui Buruh Indonesia Imbas Perang AS-Israel VS Iran

Selain ogah membuka lowongan, Bob menyebut, perusahaan atau industri nasional menahan langkah ekspansinya dalam jangka menengah.

"50 persen perusahaan tidak punya rencana untuk ekspansi dalam lima tahun ke depan," ucap Bob.

Bob menyebut, kondisi ini harus menjadi pertahian pemerintah secara serius, sebab industri manufaktur di Indonesia dan negara lainnya sebagai tulang punggung penyerapan tenaga kerja.

"Pengalaman dari negara-negara maju, Jepang, Korea, Taiwan, China, mereka kontribusi sektor manufakturnya lebih dari 30 persen sewaktu mereka menikmati pertumbuhan yang tinggi 8 persen," katanya.

Ia menyampaikan, jika pemerintah ingin mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen, pemerintah perlu menciptakan investasi di Indonesia kondusif.

"Buruh tidak sejahtera, pengusahanya terjepit, dan investor di sektor manufaktur malah meninggalkan Indonesia terutama di padat karya. Dulu yang namanya Tangerang itu padat sekali, Cimanggis, Cisalak ya, kalau jam kerja pulang itu penuh, sekarang kosong," papar Azam.

Terjadi di Seluruh Negara

Menyikapi banyaknya perusahaan di RI tak melakukan rekrutmen, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menilai kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga dipengaruhi dinamika global yang berdampak pada dunia usaha.

"Kami sadar bahwa kondisi dunia saat ini, tidak hanya Indonesia, memang penuh ketidakpastian. Tentu pemerintah harus menyikapi ini, dengan melihat bersama-sama, tidak hanya Kemnaker, ada Menko Perekonomian, tentunya Menteri Perindustrian," kata Yassierli dikutip dari Kontan.

Sebagai langkah konkret, Kementerian Ketenagakerjaan memperkuat program pelatihan vokasi dan magang nasional untuk menjaga keterhubungan antara tenaga kerja dan kebutuhan industri.

“Inilah yang kita dorong melalui program pelatihan vokasi nasional. Kita melihat pentingnya digital skill, dan juga program magang yang diharapkan bisa menjadi bagian dari solusi untuk menjembatani kebutuhan industri dengan keterampilan tenaga kerja,” tuturnya.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan strategi jangka menengah melalui penguatan fondasi ekonomi nasional, khususnya di sektor ketahanan pangan dan energi.

"Segala sesuatu itu kami monitor, concern dari Apindo kita pahami, makanya kita punya beberapa program juga. Pemerintah dengan ketahanan pangan, ketahanan energi, itu menjadi salah satu strategi dalam menghadapi ketidakpastian global. Ketika ketahanan pangan, ketahanan energi itu terwujud, makanya kami lebih resilient," tutur Yassierli.

8.389 Pekerja di-PHK

Sejak Januari-Maret 2026, Kemnaker mencatat total pekerja terkena PHK mencapai 8.389 orang, yang terklasifikasi sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Dari sisi wilayah, Jawa Barat menjadi provinsi tertinggi melakukan PHK, sebanyak 1.721 orang atau sekitar 20,5 persen dari total nasional. 

Kemudian, Kalimantan Selatan sebanyak 1.071 orang, Kalimantan Timur 915 orang, Banten 707 orang, serta Jawa Timur 649 orang.

Sedangkan, DKI Jakarta ada 554 pekerja di PHK, Jawa Tengah ada 558 orang, Sumatera Selatan mencatat 495 orang, Sumatera Utara 168 orang dan Riau 152 orang.